REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Para menteri yang menghadiri pertemuan Kelompok Aksi mengenai Suriah yang berakhir di Jenewa, Sabtu (30/6) telah menyepakati seperangkat prinsip dan panduan yang mengantar transisi dipimpin Suriah. Para menteri Kelompok Aksi, yang mewakili kedua kekuatan global dan regional, bersama-sama mengeluarkan komunike setelah pertemuan yang mewujudkan kesepakatan penting atas masa depan negara sarat konflik itu.
"Para anggota Kelompok Aksi berkomitmen untuk kedaulatan, kemerdekaan, persatuan nasional dan integritas wilayah Suriah," kata Komunike tersebut, seperti dilansir Xinhua, Ahad (1/7).
"Mereka bertekad untuk bekerja segera dengan intensif untuk mengakhiri kekerasan dan pelanggaran HAM serta peluncuran proses politik yang dipimpin Suriah yang mengarah ke transisi yang memenuhi aspirasi sah rakyat Suriah, dan memungkinkan mereka mandiri serta demokratis untuk menentukan masa depan mereka sendiri," katanya.
Untuk mengamankan tujuan-tujuan umum, para anggota Kelompok Aksi mengidentifikasi langkah-langkah dan tindakan oleh para pihak untuk mengamankan implementasi penuh rencana enam pasal dan resolusi Dewan Keamanan 2042 dan 2043, termasuk penghentian segera kekerasan dalam segala bentuk.
Lebih penting lagi, mereka juga menyepakati pedoman dan prinsip-prinsip untuk transisi politik yang memenuhi aspirasi sah rakyat Suriah, dan menyepakati tindakan untuk menerapkan itu dalam mendukung upaya utusan khusus PBB-Liga Arab PBB Kofi Annan untuk memfasilitasi Suriah dalam memimpin proses politik.
Mengenai prinsip-prinsip dan garis panduan untuk transisi, Kelompok Aksi sepakat bahwa setiap penyelesaian politik harus menyampaikan kepada rakyat transisi Suriah. Kelompok itu juga menawarkan perspektif bagi masa depan yang bisa diikuti oleh semua di Suriah.
Mereka juga berjanji untuk menetapkan langkah-langkah yang jelas menurut penetapan jadwal menuju terwujudnya perspektif itu, dan untuk menerapkan garis panduan untuk keselamatan semua pihak, stabilitas dan ketenangan.
Karena sebagian besar setuju, komunike tersebut mengatakan, masa depan Suriah akan benar-benar demokratis dan pluralistik, memberikan ruang untuk aktor-aktor politik untuk bersaing secara adil dan sama-sama dalam pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika