REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mohammad Mursi resmi menjadi presiden non militer pertama Mesir. Di aula tempat Obama menyerukan reformasi demokratis di Mesir tiga tahun lalu, Mursi berulang kali menyeru pada militer untuk kembali ke barak.
Dalam pidatonya di markas pelatihan militer, ia menegaskan kepada para personel angkatan bersenjata bahwa peran keamanan internal mereka tidak berubah hingga aparat keamanan tersebut dibangun ulang. Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata mengambil alih pemerintahan Mesir sejak demonstrasi massal pada Januari tahun lalu, dan turun membantu polisi sejak itu.
Seruan tersebut berlaku termasuk ketika mereka sekarang secara konstitusional menguasai parlemen dan semua persoalan militer. Namun meski demikian, dewan militer yang berkuasa harus secara konstitusional mengatur negara selama beberapa bulan selama draft dokumen permanen disusun dan pemilihan anggota parlemen diadakan.
Mursi dilantik di hadapan Majelis Konstitusi Tertinggi Mesir pada Sabtu (30/6). Sehari sebelum pelantikannya, Mursi bertemu massa yang berkumpul di Tahrir Square Kairo, pusat revolusi yang berhasil menggulingkan pendahulunya, Hosni Mubarak.
“Aku berdiri di hadapan kalian semua, wahai rakyat Mesir, kalian yang memilihku dan menentangku," katanya. "Aku adalah milik kalian.”
Seorang profesor di George Washington University, Nathan Brown mengatakan, citra dan sejarah personal Mursi sangat berbeda dari presiden sebelumnya. “Ia benar-benar datang dari luar, dari latar belakang yang jauh lebih sederhana.” Nathan menambahkan, Mursi adalah tipe pemimpin yang cukup konservatif. Berasal dari wilayah provinsi, tambahnya, Mursi akan dikenal oleh kebanyakan orang sebagai seseorang yang ada di jalan.
Setelah resmi menjabat Presiden Mesir, menurut anggota senior partai politik Ikhwanul Muslimin Waleed al-Haddad, adalah untuk mendapatkan kekuatan Mesir kembali. "Saya kira Mohammed Mursi akan menangani isu ini dengan cara politik, bukan dengan konfrontasi keras dengan SCAF (Supreme Council of the Armed Forces),” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika