REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Komisi Umum Revolusi Suriah (SRGC) meninggalkan konferensi oposisi di Kairo. Pernyataan pers pada Selasa (3/7) menyebutkan, hal tersebut disebabkan oleh adanya sengketa politik. Konferensi dua hari itu, yang dibuka pada Senin di ibu kota Mesir dan di bawah pengawasan Liga Arab.

Pertemuan itu bertujuan untuk menyatukan visi bersama bagi peralihan di negara itu. SRGC mengatakan, "Menolak melibatkan diri dalam sengketa-sengketa politik untuk menentukan nasib rakyat kami dan revolusi kami atau menyetujui agenda-agenda yang menempatkan revolusi antara landasan dan tekanan konflik-konflik internasional dan pemerintah Suriah yang jahat," tulis pernyataannya yang dilansir AFP.

Kelompok itu juga mengecam negara-negara besar yang dalam satu pertemuan di Jenewa Sabtu menyetujui satu rencana transisi bagi Suriah yang dilanda konflik itu, setelah disetujui Rusia dan China, sekutu-sekutu pemerintah Damaskus. SRGC dalam satu pernyataannya menuduh pemerintah Suriah telah melakukan pembunuhan lagi di negara itu.

"Prioritas sekarang adalah terus memperkuat persatuan di kalangan kekuatan revolusisoner Suriah, terutama Tentara Pembebasan Suriah di dalam negeri itu, dan menjamin dukungan internasional bagi pilihan (militer) ini dengan segala cara," katanya. Tentara Pembebasan Suriah memboikot konferensi itu dan menyebut pertemuan Kairo sebagai satu persekongkolan.

SRGC dibentuk Agustus 2011, lima bulan setelah dimulainya pemberontakan terhadap pemerintah Presiden Bashar al-Assad, oleh kira-kira 44 kelompok oposisi dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah itu. Menurut kelompok hak asasi manusia setempat, lebih dari 16.500 orang tewas akibat aksi kekerasan di Suriah sejak pemberontakan itu meletus Maret tahun lalu. Jumlah ini tidak mungkin diverifikasi secara independen, dan PBB tidak lagi menyiarkan perkiraannya sendiri mengenai jumlah korban tewas itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika