REPUBLIKA.CO.ID, Seorang pengacara internasional Prancis, Pierre-Emmanuel Dupont mengatakan bahwa sanksi Uni Eropa (UE) yang disepakati pada awal 2012 terhadap Iran telah mengangkat berbagai isu mengenai keabsahan berdasarkan hukum internasional.
Hal itu disampaikan Pierre-Emmanuel Dupont dalam sebuah artikel berjudul 'Penanggulangan dan Keamanan Kolektif: Kasus Sanksi Uni Eropa terhadap Iran,' yang diterbitkan dalam edisi terbaru Journal of Conflict and Security Law pada Juni.
Dia mengatakan bahwa langkah-langkah, "termasuk embargo pada impor minyak Iran dan membekukan aset Bank Sentral Iran, akan melampaui dari apa yang diamanatkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB "
Dia berargumen bahwa "langkah-langkah Uni Eropa tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan retorsion atau sebagai sanksi. Sebaliknya mereka harus dianggap sebagai tindakan pencegahan. Namun, karakteristik langkah-langkah seperti itu menimbulkan pertanyaan apakah dia terbuka kepada Negara atau organisasi regional untuk mengambil tindakan pencegahan dalam keadaan di mana Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi langkah-langkah di bawah Bab VII Piagam PBB. "
Menurut Komisi Hukum Internasional, retorsion adalah tindakan "tidak ramah" "yang tidak bertentangan dengan kewajiban internasional dari Negara yang terlibat di dalamnya."
Tindakan yang diberlakukan Uni Eropa pada Januari 2012 itu, lanjut dia, membatasi atau menghambat hubungan perdagangan dengan Republik Islam, "melampaui ekspresi ketidaksetujuan belaka dan melibatkan penangguhan kinerja kewajiban hukum internasional yang diberikan hutang ke Iran."
Dupont kemudian menyebutkan perjanjian investasi bilateral antara Iran dan Jerman yang ditandatangani pada tahun 1965 dan Iran dan Perancis yang ditandatangani pada tahun 2003 sebagai contoh yang menunjukkan bahwa Uni Eropa sebenarnya menyiratkan tindakan non-kinerja berbagai kewajiban hukum internasional (pembayaran) utang ke Iran.
Dia juga mengatakan bahwa tindakan yang diambil terhadap Bank Sentral Iran dapat dianggap bertentangan dengan peraturan yang mengatur kekebalan dan hak-hak negara asing di bawah hukum internasional dan Konvensi 2004 PBB tentang Kekebalan Kedaulatan dan Propert Negara, menambahkan bahwa langkah tersebut juga melanggar Pasal VIII (2) (a) dari Perjanjian IMF.
Pada tanggal 1 Juli, di bawah tekanan AS, Uni Eropa memberlakukan sanksi baru pada minyak Iran dan sektor perbankan yang telah disetujui oleh menteri luar negeri blok UE pada 23 Januari.
Pada Maret, pemerintah AS menyetujui embargo minyak mentah baru pada Iran yang menghukum negara-negara lain untuk membeli atau menjual minyak Iran. Sanksi mulai berlaku pada tanggal 28 Juni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
