REPUBLIKA.CO.ID, DARWIN -- Australia selalu dilekatkan sebagai dalang terkait ingin pisahnya Papua dari Indonesia. Sebab, tak jarang, anggota parlemen di negeri Kangguru tersebut melakukan manuver yang pada ujung-ujungnya memanas-manasi warga Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republika Indonesia (NKRI).
Nah, dalam kunjungan kerjanya ke Australia, serangkaian hasil konstruktif didapatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Disampaikan Presiden pemerintah Australia menegaskan kembali dukungannya atas NKRI. Hal itu disampaikan Presiden dalam berbagai kesempatan saat kunjungan Presiden di negara tersebut pekan ini.
"Diplomasi kita pertama di kawasan Pasifik Barat daya ini adalah diplomasi untuk memastikan bahwa mereka semua menghormati kedaulatan negara kita, serta menghormati keutuhan wilayah Indonesia," kata Presiden dalam keterangan pers di Darwin, Rabu (4/7), sebelum bertolak menuju Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan sejak 2005 Indonesia dalam kerja sama dengan Australia sudah menetapkan 'point' pengakuan dan penghormatan atas keutuhan wilayah NKRI sebagai salah satu kerangka kerja sama.
"Kita menghasilkan 'Lombok Treaty', sebagai rujukan dan sebagai payung kerja sama kita di bidang pertahanan dan keamanan. Itupun secara prinsip berangkat dari dukungan Australia terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah kita. Dengan demikian, sekali lagi dari aspek geopolitik negara-negara sahabat, itu benar-benar, menghormati, mendukung dan mengakui kedaulatan negara," tegas Presiden.
Presiden mengatakan saat kunjungan ke Darwin, ada sebuah unjuk rasa yang diikuti oleh enam orang, namun meskipun Presiden tidak menanyakan komitmen atau pandangan pemerintah Australia mengenai hal itu, PM Julia Gillard saat bertemu Presiden mengatakan bahwa Australia memiliki komitmen yang tinggi atas pemahaman dan penghormatan keutuhan wilayah RI.
"PM Australia tanpa saya tanya menyampaikan dukungan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, demikian juga 'Chief Minister' Paul Henderson juga menyampaikan hal yang sama, perihal ada unjuk rasa kecil, dilaksanakan pada 2 Juli yang lalu. Ini membuktikan bahwa 'clear' apa yang disikapkan Australia kepada Indonesia," ujar Presiden, menegaskan.
Kepala Negara menambahkan, dalam sejumlah pertemuan dengan pemimpin pemerintahan Australia, disampaikan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan Papua yang didasarkan pendekatan kesejahteraan. Presiden dan Ibu Negara beserta rombongan, Rabu dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di NTT usai lawatan dari Darwin, Australia. Pada Kamis (5/7) rombongan dijadwalkan tiba di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika