REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS--Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Ban Ki Moon telah merekomendasikan perubahan misi pengawasan di Suriah. Pengawasan bakal fokus terhadap ada tidaknya gencatan senjata sebagai solusi politik terhadap konflik ini.

Ban telah melaporkan ini ke Dewan Keamanan PBB pada Jumat (6/7) lalu. Sementara, anggota Dewan terpecah dalam pengambilan keputusan terhadap apa yang harus dilakukan sebelum mandat berakhir pada Jumat (20/7) mendatang.

Dewan Keamanan dijadwalkan membahas masalah tersebut pada hari Rabu mendatang. Sebelumnya, 15 anggota dewan telah menyetujui pada April lalu bahwa akan menyebar 300 pengamat militer tidak bersenjata ke Suriah.

Penempatan pengamat militer demi mengawasi gencatan senjata yang telah gagal. Misi ini merupakan bagi dari enam rencana perdamaian yang diusulkan oleh utusan Internasional Kofi Annan.

Enam poin rencana perdamaian yang disusun Anan akhirnya gagal. Kekerasan semakin meningkat sebelum rencana itu diusulkan.

Berdasarkan rekomendasi Ban, misi akan tetap bekerja sebanyak 300 pengamat. Tetapi kemungkinan sebagian dari mereka akan dialihkan untuk mendukung fokus baru.

Sementara itu, Presiden Suriah, Bashar al-Assad mulai kehilangan kekuatan. Lauren Fabius, Menteri Luar Negeri Prancis, menyebut ini  pukulan serius bagi pemerintahan Assad. ‘’Semua orang menganggap bahwa hal ini menjadi pukulan bagi pemerintah.

 Artinya pendukungnya mulai mengerti bahwa rezim ini tidak akan berlanjut dan akan segera berakhir,’’ kata Fabian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika