REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton meminta konflik antara Parlemen Mesir dan militer untuk mengakhiri krisis dalam perundingan. Hillary menyebut, dialog dilakukan agar konflik segera terselesaikan.
"Kami mendesak dilakukan dialog intensif di kalangan semua pihak yang berkepentingan untuk menjamin terwujudnya satu jalan yang jelas bagi mereka untuk diikuti," katanya dalam jumpa wartawan setelah melakukan perundingan di Vietnam, Selasa (10/7).
Rakyat Mesir, kata Hillary, harus memperoleh apa yang mereka protes dan apa yang mereka putuskan. "Semua itu agar keputusan-keputusan pemerintah terpilih bagi negara itu dapat berjalan lancar," sebut Hillary.
Parlemen Mesir yang dikuasai kelompok Islam bersidang mengabaikan keputusan pengadilan dan pihak militer yang berpengaruh. Setelah satu keputusan, Presiden Mohamed Moursi yang baru terpilih menghidupkan kembali lembaga legislatif itu.
Bulan lalu Mahkamah Konstitusi Agung mengatakan, beberapa pasal dalam undang-undang yang mengatur pemilihan parlemen itu adalah tidak sah, membatalkan parlemen itu. "Kita berkumpul hari ini untuk membahas keputusan-keputusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi Agung," kata ketua parlemen Saad al-Katatni.
"Saya ingin menegaskan, kita menentang putusan itu, tetapi mempertimbangkan satu mekanisme bagi pelaksanaan keputusan pengadilan yang dihormat itu. Tidak ada agenda lain hari ini," tambah Saad.
Hillary, yang kini mengunjungi Vietnam sebagai bagian dari lawatannya ke Asia Tenggara, akan mengunjungi Mesir akhir pekan untuk bertemu dengan Moursi. Ia juga akan bertemu dengan satu kelompok luas masyarakat Mesir.
"Kami mendesak keras dilakukan dialog dan satu usaha bersama untuk menangani masalah-masalah itu, yang dipertikaikan tetapi harus diselesaikan untuk mencegah terjadi kesulitan-kesulitan yang dapat menghambat transisi," kata Hillary.
"Penting untuk menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilihan-pemilihan. Demokrasi adalah untuk menciptakan semangat, dialog politik yang melibatkan semua pihak, mendengarkan suara-suara masyarakat sipil, memiliki hubungan-hubungan baik antara para pejabat sipil dan militer, di mana masing-masing pihak bekerja untuk kepentingan-kepentingan rakyat."
Kelompok Islam berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan parlemen tiga tahap yang diselenggarakan November tahun lalu, dengan Ikhwanul Muslimin, bekas organisasi Moursi memimpin majelis rendah parlemen. Tetapi militer membubarkan parlemen bulan lalu setelah pengadilan penting itu membuat keputusan yang kontroversial sehari sebelum pemilihan presiden putaran kedua yang menghasilkan Moursi terpilih sebagai kepala negara pertama yang dipilih secara demokratis.
Hillary berjanji, "AS tetap akan bekerja sama dengan Mesir, baik dengan pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk membantu negara itu merampungkan transisi yang demokratis."
Ikuti Whatsapp Channel Republika