REPUBLIKA.CO.ID, MAIDUGURI -- Serangan bom bunuh diri menewaskan lima orang di masjid pusat Maiduguri, Nigeria timurlaut, Jumat, kata militer.
"Lima orang tewas dan enam lain cedera dalam serangan bom bunuh diri di masjid pusat Maiduguri," kata juru bicara militer Sagir Musa kepada wartawan.
Serangan itu nyaris mencelakai Zanna Umar Mustapha, wakil gubernur Borno, dan Shehu (pemimpin keagamaan daerah) Borno, Abubakar Umar Garbai El-Kanemi, yang sedang melaksanakan sholat Jumat.
"Penyerang bom bunuh diri, yang berusia sekitar 15 tahun, terdorong antara saya dan Shehu sebelum meledakkan bomnya. Untungnya, kami berdua selamat tanpa cedera," kata Mustapha kepada wartawan.
Pemboman itu merupakan serangan terakhir di sebuah kawasan yang dilanda kekerasan Boko Haram.
Kelompok garis keras itu seringkali menyerang pejabat pemerintah, tokoh agama dan tempat ibadah, biasanya gereja Kristen.
Boko Haram mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan yang menewaskan lebih dari 65 orang di Nigeria tengah pada akhir pekan lalu.
Kekerasan meningkat di Nigeria sejak serangan-serangan menewaskan puluhan orang selama perayaan Natal 2011 yang diklaim oleh kelompok muslim garis keras Boko Haram.
Kano, kota berpenduduk sekitar 10 juta orang di Nigeria utara, merupakan wilayah yang terpukul paling parah dalam kekerasan itu.
Rangkaian pemboman dan penembakan melanda Kano setelah shalat Jumat (20/1), menewaskan 185 orang, dalam serangan-serangan yang diklaim oleh Boko Haram yang ditujukan pada markas polisi dan kantor-kantor polisi lain, sebuah bangunan kepolisian dan kantor imigrasi.
Penembakan juga terjadi di sejumlah daerah kota itu, yang sejauh ini luput dari kekerasan terburuk selama beberapa bulan ini yang dituduhkan pada kelompok muslim garis keras tersebut.
Satu sumber kepolisian Nigeria mengatakan kepada AFP, Kamis (26/1), sekitar 200 orang ditangkap setelah serangan itu.
Sehari sebelumnya, Rabu (25/1), Presiden Nigeria Goodluck Jonathan, yang dituduh gagal mengendalikan kekerasan kelompok militan, mencopot kepala kepolisian dengan mengatakan, tokoh baru diperlukan untuk memimpin lembaga itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika