REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Prancis Francois Hollande meminta Rusia dan Cina untuk tidak menentang sanksi-sanksi PBB terhadap Suriah setelah pembantaian terbaru yang pemberontak salahkan pada pasukan rezim.
"Saya mengatakan kepada Rusia dan Cina agar tidak melakukan apa-apa untuk memajukan tujuan kita ke arah sanksi-sanksi kuat hanya akan menghasilkan kekacauan dan perang di Suriah dengan mengorbankan kepentingan (anda) sendiri," katanya, berbicara di televisi BFM.
Ditanya tentang kematian yang dilaporkan sekitar 150 orang dalam pembantaian di Desa Treimsa, Suriah, Presiden Hollande mengatakan, "Kami berbagi, kami rasa itu teror tetapi kita tidak bisa berhenti di situ."
"Jika kita mendapati kematian setiap hari, itu hanya berarti bahwa rezim telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan untuk menghancurkan rakyatnya sendiri."
Televisi pemerintah Suriah Kamis malam mengatakan bahwa kelompok-kelompok bersenjata telah melakukan pembantaian di kota al-Traimseh, provinsi tengah Hama untuk menjebak tentara Suriah, pada saat aktivis menuduh sedikitnya 200 orang tewas di kota yang sama.
TV itu mengatakan bahwa kelompok bersenjata melakukan pembantaian, menembak tanpa pandang bulu pada warga al-Traimseh dan menyebabkan warga mencari bantuan kepada tentara Suriah.
Media negara juga mengatakan tiga tentara tewas ketika memerangi kelompok bersenjata di kota bergolak, dan bahwa pasukan menimbulkan kerugian besar pada para penyerang.
Sementara itu, jaringan aktivis Komite Koordinasi Lokal menuduh bahwa sedikitnya 200 orang tewas di al-Traimseh dalam apa yang juga disebut sebagai pembantaian. Para aktivis oposisi menuduh pasukan pemerintah berada di balik pembantaian itu.
Sebaliknya pemerintah Suriah menuduh bahwa setiap sebelum persidangan Dewan Keamanan PBB, para pejuang bersenjata menggelar pembantaian untuk memanfaatkan itu guna menjatuhkan legitimasi penguasa Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Di lain pihak, Rusia Kamis menolak pemberlakuan sanksi-sanksi PBB terhadap Suriah, kendatipun Amerika Serikat memperingatkan bahwa misi PBB di negara yang dilanda konflik itu harus ditarik jika tidak ada tindakan-tindakan baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika