REPUBLIKA.CO.ID, -- Israel melalui dua orang pentingnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Avigdor Liberman melakukan kampanye untuk memasukkan Iran dan Hizbullah dalam daftar hitam terorisme Internasional.
Perdana Menteri Israel, melakukan kampanyenya terhadap publik AS dengan tampil dalam acara CBS's the Nation dan Fox News Sunday, Ahad kemarin. Dalam siarannya itu, Netanyahu kembali menyebut bahwa Hizbullah berada di balik serangan bom yang menyerang satu bus di bandara Bulgaria yang menyebabkan lima warga Israel dan seorang warga Bulgaria tewas.
"Saya tahu, berdasarkan data intellijen yang begitu kuat, ini adalah Hizbullah, dan ini adalah sesuatu yang diketahui oleh Iran," ungkapnya.
Netanyahu menambahkan, Israel meyakini tanpa sedikit pun keraguan bahwa operasi itu dilakukan dengan dorongan, perintah dan koordinasi Iran.
Netanyahu menyebut, sangat mudah untuk mengetahui Hizbullan berada di balik serangan itu. Satu minggu sebelum serangan, seorang pria yang mengaku agen Hizbullah ditangkap di Siprus ketika tengah mempersiapkan satu serangan yang persis dengan serangan di Bulgaria.
"Tepat hal yang sama: dimana dia akan ke bandara, mengumpulkan informasi untuk melakukan serangan pada wisatawan Israel yang turun dari pesawat dan akan naik bus," katanya."Jadi, persis modus operandinya sama dengan Siprus. Untungnya teroris itu ditangkap, ia mengaku bekerja atas nama Hizbullah, panjang tangan dari Iran," tambahnya.
"iran dan Hizbullah telah mencoba melakukan serangan di 24 negara selama dua tahun terakhir," Netanyahu mengatakan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Avigdor Liberman akan mengkampanyekan hal yang sama dalam pertemuan Uni Eropa-Israel, Senin.
Liberman diharapkan dapat meyakinkan bahwa Hizullah bertanggungjawab atas kekerasan dan kurangnya stabilitas di Timur Tengah hingga mewajibkan Uni Eropa untuk mengambil tindakan.
Liberman dijadwalkan bertemu dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton serta para menteri luar negeri dari Prancis, Inggris, Bulgaria, Estonia, Republik Ceko, Belanda, Kroasia, Swedia, Belgia, Slovakia dan Siprus.