REPUBLIKA.CO.ID,YANGON –– Tak ada tempat aman bagi etnis Muslim Rohingya. Mereka menghadapi pembersihan etnis oleh rezim militer Myanmar dan mendapat penolakan di negara tetangga. Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai penyelidikan di Myanmar.

Penyelidikan berlangsung setelah PBB memperingatkan terjadinya penganiayaan berat, pembersihan etnis, dan kekerasan yang disponsori oleh negara terhadap Muslim Rohingya.

“Myanmar yang diperintah mantan Letnan Jenderal Angkatan Darat Thein Sein menghadapi tantangan hak asasi manusia yang sedang berlangsung,” ujar Pelapor Khusus PBB Tomas Ojea Quintana ketika mendarat di Yangon, Myanmar, Ahad (29/7) malam, seperti dikutip AFP.

Direktur Eksekutif Burma Campaign Anna Roberts menyesalkan anggota parlemen Myanmar yang juga peraih Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi yang tak bersikap soal pembersihan etnis Muslim Rohingya. Suu Kyi yang di labeli tokoh prodemokrasi itu bahkan tak mengetahui Muslim Rohingya merupakan salah satu etnis di Myanmar. Dia pernah menyampaikan pentingnya perlindungan etnis minoritas dalam pidato di parlemen, namun tak menyebut Muslim Rohingya.

Tindakan represif kepada Muslim Rohingya semakin meningkat menyusul kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine yang menewaskan 78 orang, Mei lalu. Dewan HAM PBB menyatakan 1.200 orang hilang dan 80 ribu orang mengungsi di sekitar Kota Sittwe dan Maungdaw. Muslim Rohingya yang ada di Rakhine sebanyak 800 ribu orang, sedangkan 200 ribu ada di pengungsian Bangladesh.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, persoalan Muslim Rohingya akan dibawa ke pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) medio Agustus nanti di Jeddah, Arab Saudi. Indonesia, kata Julian, akan memberikan pesan, posisi, dan pandangannya terkait Muslim Rohingya.

Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menambahkan, Indonesia sudah aktif membantu menyelesaikan masalah Muslim Rohingya, tapi tak diketahui masyarakat. Indonesia melakukan diplomasi melalui jalur bilateral dan multilateral.

DPR berencana mengirimkan delegasi khusus ke Myanmar. Menurut anggota Komisi I DPR Almuzzammil Yusuf, delegasi resmi DPR akan menggelar pertemuan dengan pimpinan parlemen Myanmar membahas konflik agar tidak melebar menjadi isu yang lebih luas.

“Delegasi akan memantau dan melobi parlemen Myanmar agar mendesak pemerintahnya menghentikan konflik,” katanya, Senin. Muzzammil mendesak Presiden segera mengambil sikap resmi. Muslim Rohingya harus mendapat hak untuk hidup dan kewarganegaraan

Ikuti Whatsapp Channel Republika