REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Gedung Putih, Senin (30/7), meminta calon presiden dari Partai Republik Mitt Romney untuk menjelaskan maksud pidatonya baru-baru ini, termasuk sikapnya yang tampak mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sikap tersebut berlawanan dengan kebijakan Amerika Serikat, kata Gedung Putih, lapor AFP.
Romney, yang tengah melakukan tur ke tiga negara, Minggu, memberikan sebuah pidato di Yerusalem dan memuji kota itu sebagai "ibu kota Israel" yang tampaknya merupakan bentuk dukungan terhadap keinginan negara Yahudi itu namun tidak akan pernah diterima oleh masyarakat internasional.
Komentar itu dengan cepat ditolak oleh juru runding Saeb Erakat sebagai "tak dapat diterima" dan "membahayakan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di wilayah kami."
Namun setelah Romney membuat pernyataan kontroversial baru pada Senin di hadapan para donor di Yerusalem, termasuk menilai "kebudayaan" Israel membantu kesuksesan perekonomian negara itu -- sebuah sikap yang dinilai Erakat sebagai "rasisme"-- Kantor Presiden Barack Obama mendesak Romney untuk mengklarifikasi pernyataannya.
"Salah satu tantangan untuk menjadi seorang aktor di pentas internasional, terutama ketika anda bepergian ke kawasan yang sensitif, adalah pernyataan anda akan sangat diperhatikan maknanya, termasuk nuansa, dan motivasinya," kata Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengenai pidato Senin itu.
Komentar-komentar itu telah membuat sejumlah orang "sedikit menggaruk kepala mereka," kata Earnest kepada wartawan dalam briefing harian di Gedung Putih. "Tetapi saya akan menyerahkan pada Gubernur Romney untuk menjelaskan lebih lanjut apa maksudnya dan apa yang menjadi sasarannya ketika dia mengatakan hal itu."
Earnest mengatakan posisi Romney mengenai Yerusalem, yang mana separuhnya di bagian timur diklaim oleh Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka, bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat yang telah berlangsung lama.
"Ini pandangan pemerintah bahwa ibu kota adalah sesuatu yang harus ditentukan dalam status akhir negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat," kata Earnest.
"Jika Romney tidak setuju dengan kebijakan itu, dia juga menentang kebijakan yang telah diambil oleh sejumlah presiden di masa lalu, antara lain Bill Clinton dan Ronald Reagan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika