REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Dewan Keamanan PBB, awal pekan ini, berencana melakukan pertemuan puncak mengenai Guinea-Bissau dan mengemukakan keprihatinannya terhadap peningkatan perdagangan obat terlarang di negara Afrika Barat itu. Upaya pemulihan kepemimpinan berdasarkan UU negara itu telah dihentikan oleh pimpinan junta militer, April lalu, walau pun Uni eropa dan Uni Afrika menjatuhkan sanksinya.

"Anggota Dewan Keamanan mengutuk campur tangan militer dalam politik dan menyatakan keprihatinan mereka atas laporan peningkatan perdagangan obat terlarang sejak kudeta 3 April lalu," kata pernyataan Dewan Keamanan yang dikeluarkan setelah pertemuan mengenai krisis itu, seperti dilansir AFP yang dipantau Antara, Rabu (1/8).

Guinea-Bissau telah lama dianggap sebagai jalur penting dalam perdagangan ilegal kokain dan narkotika dari Amerika Selatan ke Eropa. Sejumlah laporan menyebutkan keterlibatan para pejabat militer tertinggi dalam perdagangan itu.

DK PBB meyerukan untuk diadakan pertemuan tingkat tinggi soal kondisi di Guinea Bissau itu. Pernyataan DK PBB itu dibacakan oleh duta besar Kolombia untuk PBB, Nestor Osorio, yang merupakan presiden dewan pada Juli. Pertemuan itu bisa diikuti oleh PBB, Uni Afrika, Uni Eropa, Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat, Komunitas Negara-Negara Penutur Bahasa Portugis, dan negara-negara kunci pengamat krisis.

Dewan juga mendesak Sekjen PBB Ban Ki Moon untuk mengharmonisasikan upaya yang dilakukan sejumlah organisasi di kawasan dalam menekan junta. Sejak kemerdekaannya dari Portugal pada 1974, militer dan pemerintah selalu terlibat konflik di negara itu, sehingga tidak ada presiden yang pernah menyelesaikan masa jabatannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika