REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Amerika Serikat tetap memasukkan Kuba dalam daftar hitam negara yang diduga mendukung aksi terorisme selama 30 tahun berlangsung. Demikianlaporan tahunan yang disampaikan Departemen Luar Negeri AS, Selasa (31/7).
Kuba sangat mengecam tindakan tersebut sebagai upaya AS yang lain untuk membenarkan embargo perdagangan selama 50 tahun yang dilakukannya di pulau yang dikuasai oleh komunis tersebut.
"Kementerian Luar Negeri Kuba jelas menolak hal tersebut karena isu terorisme yang sangat sensitif itu digunakan untuk segelintir kepentingan dan tujuan politik sehingga pemerintah Amerika Serikat harus berhenti berbohong," katanya dalam sebuah pernyataan.
Kuba yang dikuasai rezim partai komunis adalah satu dari empat negara yang terus masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat selain Iran, Sudan, dan Suriah. Yang membedakan adalah Kuba dikenai sanksi pembekuan perdagangan, termasuk pemblokiran penerimaan bantuan dari AS.
Laporan itu menuduh Kuba menyembunyikan anggota kelompok bersenjata ilegal, termasuk kelompok separatis Basque, ETA, dan militan sayap kiri Kolombia, FARC, serta buronan yang dicari oleh pengadilan AS. AS menetapkan baik FARC ataupun ETA sebagai kelompok teroris.
Selain itu, AS menemukan "kelemahan" dalam upaya Kuba untuk menegakkan standar internasional dalam memerangi pencucian uang dan pembiayaan kelompok teroris.
Namun, tidak ada bukti bahwa Kuba memberikan senjata atau latihan paramiliter kepada militan, dan laporan pers mengindikasikan rezim Castro mencoba untuk menjauhkan diri dari kelompok separatis Basque yang tinggal di sana, kata departemen itu.
Havana secara rutin menolak tuduhan yang melibatkan anggota FARC dan ETA yang dialamatkan oleh Washington dalam laporan tahunannya. Ada sejumlah permintaan kepada AS untuk menarik Kuba yang telah dikenai embargo sejak 1962 dari daftar teroris tersebut.
Mereka berpendapat tidak ada kriteria yang objektif untuk memutuskan negara mana yang seharusnya masuk atau tidak masuk dalam daftar hitam. Mereka juga mengatakan daftar hitam tetap tersebut menggagalkan keinginan untuk tahu kemajuan bangsa Karibia itu dan tidak produktif terhadap upaya meningkatkan hubungan antara kedua rival tersebut.
Korea Utara telah dikeluarkan dari daftar hitam AS pada 2008. AS juga mencatat Iran berusaha memperluas kegiatannya di belahan Bumi barat itu dan menambahkan bahwa "manifestasi paling mengganggu" itu adalah rencana yang digagalkan melalui kontak dengan kartel narkoba Meksiko untuk membunuh duta besar Arab Saudi ke AS.
Laporan tersebut meminta pemerintah Presiden Venezuela Hugo Chavez untuk mempertahankan "kerja sama ekonomi, keuangan, dan diplomatik dengan Iran serta perjanjian terkait militer yang terbatas."
Namun laporan itu memuji Meksiko karena mempertahankan "kewaspadaan terhadap ancaman terorisme domestik dan internasional," termasuk bekerja sama pada operasi sengatan yang menggagalkan rencana pembunuhan duta besar Arab Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika