REPUBLIKA.CO.ID, BATAM - Sekitar 600 tenaga kerja Indonesia (TKI) masih terjebak di wilayah konflik Suriah seperti kota Homs, Hama, Daraa, Idlib, Alifa, dan Atakin. "Sekitar 600 TKI kita masih terjebak di area konflik. Kami telah membentuk posko untuk segera memulangkan mereka," kata Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Batam, Rabu (1/8).
Ia mengatakan, sebelumnya terdapat sekitar seribu TKI berada di wilayah konflik Suriah, namun secara bertahap sudah dipulangkan sekitar 400 orang. "Semuanya akan kami pulangkan secepatnya. Hingga kini juga tidak ada laporan sesuatu terjadi pada TKI kita di area konflik tersebut," kata dia.
Jumhur mengatakan, rata-rata TKI yang terjebak di area konflik tersebut bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Secara keseluruhan, kata dia, di Suriah ada hampir 12.000 TKI, namun yang berada di wilayah konflik hanya seribu orang.
Bagi TKI berada di wilayah relatif aman, kata Jumhur, juga akan diupayakan pemulangan bagi mereka yang bersedia. Namun dari beberapa TKI yang dihubungi menyatakan memilih bertahan di sana.
"Bagi yang berada di wilayah aman, kami juga upayakan pemulangan. Namun bagi yang tidak ingin pulang dan merasa aman, kami persilakan bertahan," kata Jumhur.
Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI, total penempatan TKI di Suriah mencapai 11.760 orang. Sebagian besar atau 11.559 orang merupakan TKI PLRT dan 201 orang TKI sektor formal yang bekerja di pengguna berbadan hukum atau perusahaan.
Pemerintah memberlakukan kebijakan penghentikan sementara (moratorium) penempatan TKI ke Suriah sejak 9 Agustus 2011 akibat rawannya perlindungan TKI di negara itu.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan akan memulangkan seluruh TKI yang berada di negara yang sedang mengalami konflik Suriah.
"Pokoknya semua TKI kita pulangkan dan ini terus-menerus kita lakukan sampai pada tingkat nol. (Pemulangan) Ini sudah lama dilakukan, sudah dari setahun lalu. Kita kan sudah tahu bakal terjadi krisis, jadi kita tutup (pengiriman) setahun yang lalu dan kita mulai lakukan pemulangan," kata Menakertrans.
Ikuti Whatsapp Channel Republika