REPUBLIKA.CO.ID, UBA -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, pada Jumat mendesak Sudan Selatan dan Sudan menghentikan sengketa minyak, yang nyaris membawa kedua negara itu ke dalam perang. Hillary mengunjungi negara paling baru Afrika itu untuk pertama kali pada Jumat, beberapa jam setelah tenggat Dewan Keamanan berakhir bagi dua negera itu menyelesaikan daftar panjang sengketa, mulai dari keamanan perbatasan hingga pembayaran minyak.
Kedua negara berda diambang perang penuh April setelah pertempuan di perbatasan meningkat. Aksi itu ialah kekerasan terburuk sejak Sudan Selatan merdeka sesuai dengan perjanjian tahun 2005 yang mengakhiri perang saudara puluhan tahun dengan Khartoum.
Kemerdekaan Sudan selatan dari Sudan menimbulkan sejumlah masalah yang belum diseleaikan termasuk demarkasi perbatasan yang disengketakan dan bagaimana Sudan Selatan yang tidak memiliki pelabuhan itu mengekspor minyaknya melalui daerah Sudan utara. Minyak adalah penghasil ekonomi kedua negara.
Hillary mengatakan dua negara itu harus mencapai satu perjanjian mengenai minyak itu sebagai satu langkah pertama untuk mengakhiri permusuhan. Juba membuat ekonomi kedua negara pada kekacauan ketika negara itu menghentikan produksi minyaknya Januari untuk mencegah Khartoum mengusai minyak yang menurut Juba tidak dibayar.
"Kini kita memerlukan sumber-sumber minyak itu mengalir kembali," kata Hillary kepada wartawan setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir lebih dari satu jam di kantornya. "Satu persentase bagi sesuatu adalah lebih baik dari persentae yang tidak ada," katanya mengacu pada pentingnya satu perjanjian minyak.
"Kedua negara perlu melakukan kompromi untuk menutup celah-celah yang masih ada di antara mereka," katanya dalam kunjungan tiga jam ke Juba, bagian dari lawatan 11 negara Afrika.
Uni Afrika telah berusaha menengahi antara dua negara itu tetapi perundingan tidak banyak membuat kemajan.Kedua pihak telah melakukan beberapa konsesi dalam perundingan menyangkut minyak tetapi tetap jauh dari mencapai kesepakatan
Ikuti Whatsapp Channel Republika