REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mengupayakan bantuan kemanusiaan dan diplomatik untuk etnik Muslim Rohingya yang mengalami pembantaian dan diduga diabaikan Pemerintah Myanmar. Partai berlambang bulan sabit dan padi ini ingin Indonesia menjadi model pengelolaan keagamaan bagi Myanmar.
Melalui Fraksinya di DPR RI, PKS telah berupaya untuk masuk Myanmar sejak awal pekan ini. Sayangnya, upaya tersebut terkendala visa dari Kedutaan Besar Myanmar maupun Bangladesh yang belum juga keluar.
"Sejak silaturahim dengan ormas-ormas Islam, Ahad (29/7) lalu, disepakati PKS bersama ormas-ormas Islam dan beberapa kelompok relawan akan berangkat ke Myanmar untuk mengetahui kondisi dan meminta keterangan Pemerintah Myanmar akan kondisi etnis Muslim Rohingya yang sebenarnya," tegas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS, Mustafa Kamal dalam kesempatan buka puasa bersama Fraksi PKS di Kalibata, Jakarta, Rabu (3/7).
Keinginan bertemu langsung itu mewakili publik dunia yang melihat ketidakadilan terhadap kaum Muslim Rohingya di Myanmar. Namun, Ketua Fraksi PKS di DPR RI mengeluhkan seperti ada hambatan dalam pengurusan visa rombongan ini baik dari Kedutaan Besar Myanmar ataupun Kedubes Bangladesh.
“Tapi kami akan tetap berusaha mendapatkan visa ke Myanmar, kami mengagendakan bisa menemui parlemen setempat dan pejabat pemerintahan terkait," ungkapnya.
Lebih lanjut Mustafa mengatakan, misi ini bukanlah bentuk campur tangan terhadap permasalahan dalam negeri negara lain. Niatan para legislator partai berbasis Islam ini ingin berdialog. Serta menunjukkan kemungkinan model pengelolaan keberagamaan di Indonesia bisa menjadi contoh bagi pemerintah dan rakyat Myanmar.
"PKS meminta pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam upaya diplomatik menghentikan dugaan pembersihan etnis yang terjadi saat ini di Myanmar," tutur Mustaf mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika