REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK – Korea Utara (Korut) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secepatnya memberikan bantuan pangan untuk rakyatnya. Menyusul banjir bulan lalu yang menyebabkan warga di negara tersebut kekurangan pangan. Banjir menyebabkan 119 orang tewas dan puluhan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Bangunan infrastruktur dan lahan pertanian lantak.
‘’Pejabat Korut mendesak PBB melakukan langkah prioritas dengan menyalurkan pasokan darurat, termasuk makanan dan bahan bakar,’’ kata Martin Nesirky, juru bicara Sekjen PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (3/8) seperti dikutip Aljazirah.
Tim PBB yang ada di Pyongyang, Korut, menuturkan penyaluran bantuan memang sangat mendesak. Menurut mereka, banjir telah menghancurkan beragam fasilitas umum dan merusak pertanian sehingga menambah semakin sulitnya warga Korut memperoleh makanan. Daerah paling parah terkena dampak bencana alam itu adalah Kota Anju dan Songchon, Provinsi Phyongan Selatan juga Kota Chonnae di Provinsi Kangwon.
Mereka juga mengalami kelangkaan air bersih akibat terkontaminasi kotoran saat banjir bandang terjadi. ’’Banjir yang melanda kota kami merupakan yang terburuk,’’ kata Wakil Ketua Komite Rakyat Kota Anju, Kim Kwang-dok. Sebanyak 36 ribu keluarga di Anju kehilangan akses air bersih yang melahirkan potensi merebaknya diare.
Beberapa lembaga kemanusiaan internasional sudah mulai mengumpulkan pasokan dan donasi. Palang Merah Internasional, misalnya, berencana mengalokasikan dana bantuan lebih dari 300 ribu dolar AS untuk para korban banjir itu. ShelterBox, lembaga kemanusiaan berbasis di Inggris, menyalurkan 270 tenda ke Korut. Tahun lalu, AS memberikan bantuan sebesar 900 ribu dolar AS.
Kondisi kehidupan dan ekonomi warganya yang memprihatinkan mulai menggugah pemimpin Korut, Kim Jong-un. Menurut laporan Xinhua, Kamis malam, dalam pertemuannya dengan Kepala Departemen Internasional Partai Komunis Cina, Wang Jiarui, di Pyongyang, Kim mengatakan prioritas pemerintahnya kini adalah perbaikan ekonomi dan kehidupan rakyatnya yang selama ini terbengkalai. ‘’Kelak rakyat akan menikmati kebahagiaan dan kehidupan beradab dan ini adalah tujuan besar kami,’’ kata Kim kepada Wang. Ia mengubah kebijakan pemerintahan sebelumnya mengizinkan militer memainkan peran utama mengendalikan negara. Kebijakan itulah yang menyebabkan Korut harus berjuang mengenyahkan kemiskinan kronis, isolasi, dan ancaman kelaparan lebih masif akibat banjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika