REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peran pemerintah Indonesia dalam peroalan etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar sudah tepat. Itu dikatakan anggota komisi HAM ASEAN (ASEAN ICHR) Rafendi Djamin.

Menurut Djamin, kebijakan tidak menolak gelombang pengungsi akibat  kerusuhan komunal antara etnis Buddha Arakan dan Muslim Rohingya adalah benar.

Menurut dia, hukum internasional melarang keras sebuah negara menolak pengungsi akibat dari konflik maupun peperangan. Namun, kata dia, membuka pintu pengungsian tersebut tidaklah cukup.

Indonesia, tutur Djamin, harus lebih berperan mendorong pemerintah Myanmar mengakui status kewarganegaraan bagi etnis Muslim Rohingya di Myanmar.

''ICHR mencoba untuk mendorong ASEAN agar menekan Myanmar merevisi ketentuan kewarganegaraan,'' ungkap Djamin, Sabtu (4/8).

Djamin mengungkapkan, ICHR tengah menyusun satu konvensi yang dapat mengikat ASEAN dalam satu ketentuan kewarganegaraan. Sehingga tidak ada orang yang tidak memiliki warga negara.

''Komisi HAM tidak dapat menekan Mynamar tanpa bantuan ASEAN,''kata Djamin.

Djamin menilai pernyataan Presiden Myanmar beberapa waktu lalu yang akan mengusir 700 ribu etnis Muslim Rohingya sebagai pelanggaran terhadap konvensi internasional tentang hak sipil.

Begitu juga yang telah dilakukan oleh beberapa negara anggota ASEAN yang menutup pintu bagi pengungsi Rohingya.

Hanya saja, lanjut Djamin, Myanmar secara de jure memang bukan pihak yang meratifikasi konvensi hak-hak sipil tersebut.

Untuk itu, ASEAN-lah yang dapat memberikan tekanan untuk pengakuan tersebut.

''Indonesia sangat berpeluang membawa persoalan ini ke ASEAN. Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar,'' kata Djamin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika