REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi lembaga pertama dari Indonesia yang berhasil memasuki Myanmar. Delegasi PMI dipimpin langsung Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK), diterima langsung Presiden Myanmar, U Thein Sein.
Rilis PMI yang diterima Republika, Jumat (10/8) menyebutkan, Presiden Myanmar mempersilakan JK dan rombongan melihat langsung kondisi yang terjadi di Provinsi Rakhine. "Sabtu besok, silakan meninjau ke Rakhine," ujar Sein dalam pertemuannya dengan JK di Istana Kepresidenan Myanmar di Nay Pyi Taw.
Pemerintah Myanmar mengapresiasi upaya Ketua umum PMI dalam membantu menyelesaikan konflik Rohingya. JK tiba di Myanmar Jumat (10/8), dan diterima Presiden Myanmar. Ikut dalam rombongan JK, antara lain juru runding Perundingan Helsinski, Hamid Awaluddin, Dubes RI untuk Myanmar S Sumarsono, dan Asisten Sekjen OKI Atta Abdul Mannan, serta Presiden Bulan Sabit Merah Qatar Mohamed Ghanim Al-Maadheed.
Saat pertemuan tersebut terungkap, pemerintah Myanmar menyesalkan adanya pemberitaan yang mengatakan terjadi konflik etnis yang berujung pada konflik agama. Menurut mereka, pertikaian terjadi akibat aksi kriminal yang terjadi di dalam masyarakat yang berujung pada konflik komunal.
"Karena itu kita mengingatkan kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik komunal ini sebelum mengarah ke konflik agama," kata Jusuf Kalla usai pertemuan itu.
Kalla menyebutkan, selama ini simpang siur pemberitaan konflik ini terjadi akibat adanya anggapan pemerintah Myanmar yang belum terbuka. Masyarakat internasional kemudian menjadi salah tafsir atas apa yang terjadi di provinsi tersebut.
"Karena itu, Presiden Myanmar meminta kita untuk melihat langsung apa yang terjadi di sana. Rencananya besok kita akan pergi ke Sitwee salah satu kota di Rakhine. Dan kita merupakan salah satu rombongan pertama yang diperbolehkan masuk ke sana," ujar JK.
Menteri Sosial Kesejahteraan dan Penempatan Kembali Myanmar U Aung Kyi menyatakan, pemerintah Myanmar terus berusaha agar konflik segera diakhiri. Pihaknya sudah bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga non pemerintah lainnya dalam meredakan konflik ini. "Namun media massa memberitakan seakan-akan kita tidak bekerja sama sekali," ujarnya.
Ia mengungkapkan setidaknya saat ini terdapat 60 ribu pengungsi yang terimbas konflik tersebut. "Dan kita ingin mereka kembali lagi ke rumahnya begitu konflik ini selesai," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika