REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Menteri Sosial Kesejahteraan dan Penempatan Kembali Myanmar, U Aung Kyi berjanji untuk terus berusaha menghentikan kerusuhan di Negara Bagian Rakhine. Ucapan Aung Kyi dilontarkannya saat menerima delegasi Indonesia yang dipimpin mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Jumat (10/8).
Pemerintahan Myanmar, kata Aung Kyi telah bekerjasama dengan PBB serta Lembaga Nonpemerintah (NGO) lainnya untuk meredam konflik. "Diberitakan seolah-olah kami tidak bekerja (menghentikan konflik)," kata sang menteri.
Sejak 10 Juni lalu, Rakhine dinyatakan dalam keadaan darurat. Pihak berwenang memberlakukan jam malam di enam kota yang terkena dampak, seperti Maugtaw, Buthidaung, Sittway, Kyaukpyu, Yanbye, dan Thandwe. Pemerintah Myanmar menyatakan, 78 orang dari kedua golongan tewas, sementara 109 orang lainnya luka-luka selama terjadi kerusuhan. Sebanyak 4.822 rumah, 17 masjid, 15 biara, dan tiga sekolah juga dibakar.
Rencananya Sabtu (11/8) esok, delegasi Indonesia dan rombongan akan terbang ke Sitwee, salah satu kota di Rakhine. Usai kunjungan ke Rakhine, direncanakan tiga delegasi Indonesia akan tetap tinggal di Rakhine untuk melakukan perbantuan, dan pemantauan. Di antaranya, Ketua PMI sendiri, Jusuf Kalla, Sekertaris Jenderal PMI, Budi Adi Putro, serta Staf Khusus PMI Husain Abdullah.
"Indonesia adalah rombongan pertama yang boleh memasuki daerah darurat militer ini," ujar JK melalui pesan elektroniknya kepada ROL, Jumat (10/8).
Aung Kyi menjelaskan, terdapat 60 ribu pengungsi yang terimbas konflik tersebut. "Pemerintah berjanji akan mengembalikan mereka ke rumahnya usai konflik mereda," ujar dia.
Kedatangan JK adalah sebagai delegasi Indonesia untuk menawarkan penyelesaian konflik yang terjadi di Negara Bagian Rakhine. Ikut dalam rombongan Jusuf Kalla yaitu mantan juru runding Perundingan Helsinski Hamid Awaluddin, Dubes RI untuk Myanmar Sabastian Sumarsono, dan Asisten Sekjen OKI Atta Abdul Mannan, serta Presiden Bulan Sabit Merah Qatar Mohamed Ghanim Al-Maadheed.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
