REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Ketua PMI Jusuf Kalla dalam menangani konflik Rohingya dinilai lebih gesit dibanding Presiden SBY. Korlap Aliansi Nusantara, Iradat Ismail menyayangkan tidak adanya langkah tegas dari pemerintah Indonesia untuk membantu kaum muslim Rohingya yang tertindas.

Dia menilai langkah yang diambil oleh Jusuf Kalla dan PMI dalam membantu pengungsi Rohingya sebagai sebuah sikap cepat tanggap dalam membantu kemanusiaan.

"PMI sebagaÍ lembaga non pemerintah saja bisa bergerak lebih dulu dalam aksi kemanusiaan, sedangkan pemerintah dinilai lambat dan tidak ada tindakan tegas untuk menyelesaikan kasus Myanmar ini," ujar Iradat.  

Selain itu, Iradat mengatakan bahwa pihaknya mendesak SBY untuk memiliki peran aktif dan rasa kemanusiaan. Terutama di negara-negara ASEAN dan OKI. Iradat berharap Indonesia sebagai negara islam terbesar bisa menjadi panglima di ASEAN untuk membantu kaum muslim Rohingya yang tertindas di Myanmar.

Iradat berharap, pemerintah bisa cepat tanggap dan berpartisipasi aktif di dunia Internasional untuk dengan segera menyelesaikan masalah Rohingya ini.

Iradat mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan Turki yang sudah meninjau langsung keadaan kaum Rohingya di Myanmar. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia juga harus berperan aktif dalam aksi kemanusiaan.

"Kalau perlu pemerintah ikut andil untuk memboikot Myanmar dalam sea games mendatang," ujar Iradat

Ikuti Whatsapp Channel Republika