REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Mesir, Mohammed Mursi, muncul dengan daya kekuatan setelah 'keputusan' dianggap revolusioner yakni menyingkirkan menteri pertahanannya dan lingkup kekuatan yang menguasai militer.
Dalam langkah mengejutkan pada Ahad (11/8) lalu, Mursi memensiunkan menteri pertahanan terkuat Mesir, Jendral Lapangan Tantawi, 76 dan kepala staf militer gabungan, Sami Anan. Ia juga menghapus konstitusi yang memberi militer kekuasan dalam legislatif dan yang lain.
Media negara Al Akhbar menyatakan penyingkiran Tantawi yang telah mengepalai Dewan Militer Agung (SCAF) selama lebih dari setahun setelah protes masif jalanan yang menggulingkan Mubarak, dipandang sebagai 'keputusan revolusioner."
'Ikhwanul resmi berkuasa," bunyi pertanyaan harian swasta, Al Watan, mengacu pada Ikhwanul Muslimin, kelompok Islami yang mendukung Mursi.
Namun tak semua media menyambut keputusan tersebut. Di Kairo, harian Al Shorouk menyatakan keprihatinan atas sikap Mursi dan menyatakan sikap itu berarti presiden telah mengakumulasi 'hak prerogatif lebih besar ketimbang yang dimiliki Mubarak."
Ribuan pendukung Ikhwanul Muslimin sekali lagi membanjiri Lapangan Tahrir, Kairo, dibuai oleh revolusi yang menggulingkan Mubarak--merayakan keputusan presiden pada Ahad. "Rakyat mendukung keputusan presiden," ujar massa yang berkerumun.
Sementar yang lain mengolok kepergian Tantawi, yang resmi disebut sebagai pensiunan. "Jendral katakan dengan jujur, apakah Mursi telah memecatmu," ujar mereka.
Mursi juga mengamandemen konstitusi sementara, menghapus peran apa pun militer di pembuatan kebijakan publik, keputusan anggaran dan parlemen, dan juga menghilangkan hak untuk memilih majelis konstituante permanen untuk Mesir pasca-Mubarak.
"Presiden telah memutukan membatalkan deklarasi konstitusional yang disahkan pada 17 Juni oleh SCAF," ujar juru bicara Mursi, Youssef Ali.
Mustafa al-Najar, mantan anggota parlemen Mesir yang dibubarkan, mengatakan manuver Mursi ialah langkah besar dalam transisi menuju demokrasi. "Saat ini tak ada risiko ada kudeta militer baik kasar maupun halus terhadap presiden Mesir seperti yang telah diyakini rakyat saat ini," ujar Najar.
"Skenario telah final dan berdasar kepuasan mayoritas partai. Kami telah mencapai bagian terbesar dari periode transisi ini yang akan segera disimpulkan dalam rancangan undang-undang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika