REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada banyak dimensi untuk melihat masalah yang terjadi di Myanmar, semisal politik, sejarah, kultural, agama, ekonomi dan keamanan. Demikian dikatakan Ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, Selasa (14/8).
JK, begitu ia biasa disapa, menjelaskan peristiwa terkait Rohingya di Myanmar itu memiliki sejarah panjang apabila dirunut. Mantan Wakil Presiden RI itu juga menepis informasi yang beredar warga Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.
"Mereka punya paspor, lalu memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Itu artinya mereka diakui sebagai warga negara," sebut JK dalam temu wicara mengkaji masalah Muslim Rohingya di Aula Kantor PMI Pusat, Jakarta, Selasa (14/8).
Dalam temu wicara itu hadir perwakilan dari beberapa lembaga kemanusiaan seperti Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompet Dhuafa, Forum Humanitarian Indonesia (HFI), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Salah satu perwakilan menyampaikan apresiasinya atas upaya yang dilakukan JK dalam membukan jalan diplomasi kemanusiaan bagi warga korban konflik Rohingya. "Saya mengapresiasi tokoh Indonesia seperti Pak Jusuf Kalla didapuk menjadi pemimpin dalam diplomasi kemanusiaan ini. Hasil diskusi kami dengan Kemenlu beberapa waktu lalu menyebutkan aksi diplomasi kemanusiaan atas nama Indonesia ini perlu dikedepankan," kata perwakilan dari ACT, Imam Akbari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
