Rabu 22 Aug 2012 03:59 WIB

Perjuangkan Nasib Rohingya, 4 Anggota DPR Terbang ke Myanmar

  Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid memberikan pidato Solidaritas Untuk Muslim Rohingya (Myanmar) dan Syria dalam aksi massal simpatisan PKS di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (12/8). (Aditya Pradana Putra/Republika)
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid memberikan pidato Solidaritas Untuk Muslim Rohingya (Myanmar) dan Syria dalam aksi massal simpatisan PKS di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (12/8). (Aditya Pradana Putra/Republika)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Empat anggota parlemen dan dua staf khusus Menteri Sosial akan melakukan misi kemanusiaan atas pengungsi Rohingya di Myanmar.

Keempat anggota DPR dari Indonesia yang berangkat adalah Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman, Nurhasan Zaidi dan Ledia Hanifa, yang kesemuanya legislator dari Fraksi PKS.

Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq mengantarkan delegasi Indonesia yang berangkat ke Myanmar, Selasa subuh.

"Kami mendukung misi kemanusiaan yang dibawa anggota parlemen RI yang dipimpin saudara Hidayat Nur Wahid. Delegasi ini akan melengkapi upaya yang telah dilakukan Jusuf Kalla sebelumnya sebagai Ketua PMI dan utusan khusus RI untuk pengungsi Myanmar. Ini bukti kepedulian PKS terhadap masalah kemanusiaan di peringkat kawasan," kata Lutfi.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa misi mereka adalah mendorong pemerintah Myanmar agar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Rohingya di Rakhine/Arakan.

"Konflik itu mungkin dinyatakan sebagai masalah domestik, tapi dampaknya jelas melampaui batas negara. Di Indonesia ada sekitar 500 pengungsi Myanmar, belum lagi di perbatasan Bangladesh dan Thailand. Karena itu, kita harus cari solusi sesuai prinsip ASEAN," katanya.

Ledia Hanifa selaku perempuan anggota parlemen menyatakan Indonesia telah mengambil inisiatif untuk dukung proses demokratisasi di Myanmar melalui kaukus parlemen.

"Saat ini, kita perlu memberi perhatian pada masalah kemanusiaan agar tidak jatuh korban lebih besar, terutama anak-anak dan kaum perempuan. Pemerintah Myanmar harus menghormati HAM dan membuka akses sesuai standar internasional," katanya.

Turut melepas keberangkatan delegasi, sejumlah aktivis kemanusiaan dari PKPU dan RZI serta wartawan Al Jazeerah. Delegasi Indonesia direncanakan bertemu dengan Ketua Parlemen dan Menteri Urusan Perbatasan serta Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement