REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO  - Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda mengatakan kepada para petinggi politisi oposisi bahwa ia berencana untuk menyerukan pemilihan umum pada awal November, kata kantor berita Kyodo Kamis (23/8).

Kantor berita mengutip anggota senior parlemen dari partai oposisi Partai Liberal Demokrat (LDP) sebagai sumbernya, tetapi tidak segera memberikan rincian lebih lanjut.

Noda terpaksa menjanjikan oposisi pemilihan umum dini untuk mendapatkan dukungan mereka di parlemen dua pekan lalu, untuk menyukseskan rancangan undang-undang yang melipatgandakan pajak penjualan Jepang.

Undang-undang itu merupakan upaya untuk menutup sebagian besar utang negara, dan didukung oleh badan-badan internasional, surat kabar serta komentator paling kritis dalam negeri, namun survei menunjukkan kurang dari setengah pemilih menyetujui.

Pengesahan UU tersebut merupakan prestasi nyata langka di kalangan pemimpin Jepang yang telah melihat enam perdana menteri dalam beberapa tahun terakhir, tetapi bisa ditempuh Noda, yang baru mengendalikan pemerintahan selama 11 bulan.

Para pengamat mengatakan faksi pecahan Partai Demokrat Jepang (DPJ)nya kemungkinan akan menderita di tangan para pemilih yang kecewa dibanding dengan mereka yang bersemangat tiga tahun di pemerintahan.

DPJ berkuasa sejak pemilu pada tahun 2009 setelah lima dasawarsa hampir tak terputus pemerintahan dikendalikan oleh LDP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika