REPUBLIKA.CO.ID, PBB---Pertemuan puncak mendatang ke-16 Gerakan Non-Blok (GNB) di Teheran, Iran, sangat penting dan diperkirakan akan jadi "keberhasilan lain", kata Mootaz Khalil, pemimpin Biro Koordinasi GNB.
Khalil, yang juga menjadi wakil tetap Mesir untuk PBB, mengatakan ia percaya pertemuan puncak tersebut --yang dijadwalkan diselenggarakan pada 26-31 Agustus-- akan menegaskan kembali sasaran dan prinsip GNB. Pertemuan tersebut juga akan membuat keputusan yang layak guna menangani tantangan internasional yang merekah di bidang ekonomi serta politik, katanya.
"Kami menduga itu akan jadi keberhasilan lain dalam perjalanan untuk menggabungkan semua negara berkembang dan semua negara yang baru muncul di dunia berkembang, yang mencari kemandirian politik dan ekonomi lebih luas," kata Khalil dalam wawancara eksklusif baru-baru ini dengan Xinhua, Kamis.
Ketika ditanya mengenai laporan rencana Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk menghadiri pertemuan puncak itu ditentang oleh sebagian negara akibat sanksi nuklir terhadap Iran, Khalil mengatakan sanksi tersebut tak memiliki kaitan apa pun dengan kehadiran Ban dalam pertemuan itu. "Sekretaris Jenderal PBB, sesuai namanya, harus mengulurkan tangan kepada semua negara," katanya.
Para pemimpin PBB telah menghadiri bermacam pertemuan puncak terdahulu Gerakan ini. Ban berada di Sharm Esh Sheikh pada 2009 untuk menghadiri pertemuan puncak ke-15 Gerakan ini, yang berlangsung di Mesir.
Khalil mengatakan Ban akan menghadiri pertemuan puncak GNB sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai Sekretaris Jenderal PBB, yaitu mengulurkan tangan kepada semua negara di dalam GNB.
"Sanksi adalah masalah lain. Ada sanksi PBB terhadap Iran, tapi semuanya dipusatkan pada satu subjek yang sangat khusus," kata utusan Iran tersebut. "Kami berharap Iran dapat bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) guna menjernihkan masalah ini."
Mengenai sanksi sepihak terhadap Iran, Khalil menyatakan itu adalah keputusan semua negara tersebut yang memberlakukan sanksi itu dan tak berkaitan dengan PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika