REPUBLIKA.CO.ID, BAZAR COX -- Kementerian Luar Negeri Myanmar menuduh beberapa organisasi nonpemerintah internasional (NGO) telah melakukan kebohongan. Yaitu dengan menyatakan situasi yang terjadi di Negara Bagian Rakhine adalah konflik antaragama.

Dalam rilis yang diterima ROL, Kemenlu Myanmar menegaskan kekerasan yang terjadi saat Mei dan Juni tersebut adalah konflik kekerasan biasa antarmasyarakat. "Itu adalah kekerasan pidana yang terjadi di dalam negeri," tulis rilis tersebut.

Kemenlu Myanmar mengatakan penyelidikan secara hukum juga sedang dilakukan, pascadibentuknya Komisi Kebenaran. Pemerintah berjanji mengambil tindakan hukum atas insiden yang menewaskan 88 orang dari etnis Buddha Arakan dan Muslim Rohingya tersebut.

Selain itu permintaan Organisasi Kerjasama Negara Islam (OKI) mempersilahkan perbantuan internasional juga sudah dipenuhi. Itu dibuktikan dengan lawatan khusus Perwakilan Sekjen PBB Vijay Nambiar, bersama Pelapor Khusus tentang HAM Thomas Ojea Quintana, untuk mengunjungi Rakhine.

Menteri Luar Negeri Mr Ahmet Davutoglu, dan Presiden Palang Merah Indonesia Yusuf Kalla, dan Perwakilan dan Asisten Sekjen OKIAtta Al-Manam Bakhit juga telah mengunjungi daerah konflik tersebut untuk memberikan perbantuan. "Pemerintah sudah mendorong untuk mengembalikan stabilitas, dengan menghambat gangguan dari luar," tulis Kemenlu Myanmar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika