REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM - Satu studi baru yang disiarkan oleh Asosiasi bagi Hak Asasi Manusia di Israel (ACRI), Selasa (28/8), mendapati sistem pendidikan di Jerusalem Timur sangat menyedihkan.
Laporan itu, yang secara resmi berjudul "Failing Grade", secara khusus menuding pemerintah Kotapraja Jerusalem dan Kementerian Pendidikan Israel mengabaikan sistem pendidikan bagi 100.000 pemuda dan anak Palestina di daerah tersebut.
Studi itu mendapati 17,3 persen remaja Arab yang berusia antara 13 dan 17 tahun putus-sekolah, sementara Kotapraja dan Kementerian Pendidikan tak berbuat apa-apa untuk menyediakan sumber daya lain guna memperbaiki keadaan.
Jerusalem Timur telah diduduki oleh Israel sejak Perang 1967. Permukimannya, yang dihuni oleh sebanyak 300.000 orang Arab, dipandang oleh pemerintah Yahudi sebagai bagian dari kotapraja itu. Penduduk di daerah tersebut diharuskan membayar pajak dan terdaftar bagi semua layanan dan hak yang disediakan oleh Israel bagi warganya, kecuali hak untuk memberi suara.
Namun, selama empat dasawarsa belakangan, pemerintah Yahudi belum mengalokasikan sumber daya yang diperlukan guna mengembangkan daerah itu, kata ACRI sebagaimana dikutip Xinhua.
Jerusalem Timur terutama menderita kekurangan parah layanan masyarakat dan prasarana, termasuk layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, selain masalah dalam pasokan air bersih dan layanan kebersihan.
Studi tersebut juga mengungkapkan tak-tersedianya 1.100 ruang kelas di Jerusalem Timur. Meskipun Mahkamah Agung memutuskan untuk membangun ruang kelas sebanyak itu paling lambat pada 2016, hanya 33 ruang kelas baru yang dibangun dalam satu tahun belakangan.
ACRI secara langsung menimpakan kesalahan pada Kotapraja dan pemimpinnya, Nir Barkat, karena mengalihkan dana untuk membangun dan mengembangkan permukiman Yahudi di daerah itu, bukannya menyediakan sumber daya bagi warga Arab.
Laporan tersebut juga mendapati dari 15.000 anak Palestina yang berusia tiga atau empat tahun di daerah itu, hanya 800 anak belajar di taman kanak-kanak kotapraja, meskipun pemerintah Israel "mengumumkan semua anak dalam usia itu mesti mendapat pendidikan secara gratis".
Ikuti Whatsapp Channel Republika