REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menegaskan pernyataan Kemenlu Australia terkait penembakan tokoh OPM di Papua semakin menyemangati separatisme di Indonesia. Hal ini dinilai sangat negatif karena bisa mengarah kepada semakin maraknya ancaman keamanan, bahkan pertahanan Indonesia.

"Tentu pernyataan itu tidak baik," jelas Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Tubagus Hasanuddin, saat dihubungi, Kamis (30/8). Menurutnya Pemerintah Australia akan lebih baik jika meminta penjelasan kepada Pemerintah Indonesia terkait ditembaknya tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua beberapa waktu lalu.

Hasanuddin menjelaskan pernyataan Australia seperti itu bisa jadi berawal dari penilaian dunia Internasional terkait pembelaan HAM. Indonesia dinilai intoleran, karena kurang melindungi hak minoritas. Ditambah lagi, konflik Sampang beberapa waktu lalu pecah. "Ini semakin memicu publik beranggapan bahwa HAM di Indonesia memang diabaikan," jelasnya.

Namun demikian, pernyataan seperti itu, jelasnya, hanya akan memicu maraknya separatisme di Indonesia. Kaum separatis semakin mendapatkan ruang sehingga mereka mendapatkan pembelaan akan aksinya yang merugikan keutuhan NKRI. "Ini harus diwaspadai," jelasnya.

Pemerintah Australia ikut menaruh perhatian atas pembunuhan seorang pemimpin separatis di Papua Juni lalu, Mako Tabuni. Ini terkait dengan tudingan di Negeri Kanguru itu bahwa Satuan Anti Teror Polri (Detasemen Khusus 88), yang didukung dan dilatih oleh Australia, terlibat dalam pembunuhan atas Tabuni.

Siaran berita televisi ABC di Australia pada Selasa (28/8) malam menyiarkan pernyataan Menlu Australia, Bob Carr. Menurut dia, Australia berharap adanya penyelidikan menyangkut kematian Tabuni. "Kami ingin Indonesia mengeluarkan saran mengenai apa yang harus dilakukan," kata Carr secara hati-hati kepada televisi ABC.

Ikuti Whatsapp Channel Republika