REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina melaporkan komunike bersama Mesir mendukung kemerdekaan Palestina. Artinya secara tak langsung, Negeri Panda itu juga mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Dukungan itu terungkap dari salinan komunike yang dibawa delegasi Presiden Mesir, Muhammad Mursi selepas kunjungan tiga hari ke Cina. Presiden dari Ikhwanul Muslimin itu juga sempat bertemu Presiden Hu Jintao di Beijing.
Kantor berita Xinhua melaporkan, Kamis (30/8), melaporkan, berdasarkan kesepakatan antara kedua negara, Palestina harus yang kini dijajah Israel mendapatkan kedaulatan berdasarkan batas-batas wilayah pada 1967, sesuai keputusan rapat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika merujuk beleid itu, Israel harus melepaskan Yerusalem dan Dataran Tinggi Golan yang mereka caplok seusai Perang Enam Hari melawan koalisi negara Arab.
Tak hanya retorika, Cina dan Mesir membuat langkah nyata dengan membangun komitmen bersama agar kedaulatan utuh bisa didapatkan Negara Palestina di sidang umum PBB. "Kemerdekaan itu juga mengembalikan Palestina kepada keanggotaan PBB dan organisasi-organisasi internal lainnya," seperti tertulis dalam komunike tersebut.
Selama ini Palestina hanya berstatus sebagai pemantau di PBB. Dua bulan lalu Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas mengancam akan membawa permohonan peningkatan status keanggotan delegasi negaranya di forum internasional terbesar sejagat tersebut.
Tapi Amerika Serikat menghalangi ancaman Palestina itu. AS meminta Palestina menangguhkan permohonan keanggotan penuh ke Majelis Umum sampai Pilpres Presiden AS selesai. Negeri Koboi beralasan belum bisa fokus memantau perkembangan konflik Israel dan Palestina dalam masa kampanye menjelang Pilpres.
Sontak saja Palestina menolak usulan negera adidaya tersebut. "Selain surat itu, kami juga tidak segan mempercepat proses permohonan peningkatan status keanggotaan PBB tanpa harus menunggu Pilpres Amerika Serikat," tegas Abbas.
Jika Majelis Umum PBB memenuhi permintaan Abbas, otomatis Palestina menjadi bangsa berdaulat yang bakal memicu sengketa wilayah baru dengan Israel. Dari negara pemilik hak veto, baru Cina dan Rusia yang mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika