REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan peran Indonesia dalam organisasi kerja sama ekonomi Asia Pasifik semakin signifikan karena terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan pada 2013. "Peran kita besar sekali, karena kita akan jadi tuan rumah pada 2013," katanya di Jakarta, Jumat.
Hatta mengatakan peran APEC juga sangat krusial dalam kerja sama ekonomi karena isu-isu perdagangan bebas, proteksionisme, kelancaran arus barang dan jasa, pangan dan energi makin mengemuka di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Menurut dia, salah satu isu menarik yang menjadi perhatian APEC selain masalah perdagangan bebas adalah peningkatan kualitas daya saing dari negara-negara anggota untuk mendorong ekspor yang dapat melahirkan keseimbangan transaksi perdagangan.
"Indonesia akan mengedepankan capacity bulding, tidak hanya bicara hal-hal berkaitan dengan freetrade, tetapi juga mengatur berkaitan dengan capacity building agar terjadi keseimbangan dan balance of trade," ujarnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan APEC ke-19 di Moskow pada 30 Agustus 2012 untuk membahas berbagai isu ekonomi dan merupakan langkah untuk mewujudkan kondisi finansial yang efektif serta pertumbuhan ekonomi inklusif di kawasan Asia Pasifik.
Pada pertemuan tersebut akan membahas prospek dan potensi risiko perekonomian global, kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, strategi pendidikan keuangan, kebijakan keuangan untuk mengatasi dampak bencana alam, dan pembangunan sistem keuangan APEC.
Pada kesempatan itu, Menkeu juga mempresentasikan tema pembahasan APEC 2013 kepada negara peserta, terkait rencana Indonesia menjadi tuan rumah utama forum ini tahun depan.
Menurut rencana, hasil dari pertemuan APEC Menteri Keuangan ini akan dibawa sebagai rekomendasi dalam pertemuan APEC tingkat kepala negara yang berlangsung di Vladivostok, Rusia pada 8-9 September 2012.
APEC merupakan forum kerja sama ekonomi dan perdagangan multilateral yang berkomitmen untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan investasi tanpa perjanjian hukum mengikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika