REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Perjanjian perdamaian yang mengakhiri pemberontakan lebih dari sepuluh tahun di Sudan Timur tidak dilaksanakan secara layak. Demikian kata satu partai politik dari wilayah itu dalam satu protes pada Sabtu.

Beja Kongres, bekas kelompok pemberontak, mengatakan bahwa Perjanjian Perdamaian Sudan Timur (ESPA) Oktober 2006 tidak memberikan akses bagi penduduk untuk memegang jabatan-jabatan pemerintah. Begitu juga dana pembangunan yang dijanjikan.

"Kami mencapai perjanjian dengan NCP untuk berpartispasi dalam pemerintah," kata ketua Beja Kongres, Musa Mohammed Ahmed, dalam satu siaran pers setelah satu konferensi partai itu.

Berdasarkan perjanjian perdamaian yang dicapai setelah penengahan Eritrea, Ahmed diangkat menjadi asisten presiden. Tetapi, dalam siaran pers itu, ia mengancam akan mundur dari pemerintahan jika partainya tidak diberikan kekuasan lebih luas.

Kelompok etnik Beja non-Arab yang Muslim itu berperang membantu suku Rashaida melawan apa yang mereka katakan peminggiran oleh pemerintah Islam yang didominasi etnik Arab di Khartoum. Keluhan-keluhan mereka menyuarakan kembali konflik lebih besar di bagian lain negara itu Darfur, Sudan barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika