REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Menteri Penerangan baru Myanmar, Aung Kyi, kemarin memperkirakan, beberapa surat kabar dapat menerbitkan hariannya mulai awal 2013. Langkah ini menunjukkan perubahan lainnya dan pembebasan dari cengkeraman pemerintahan sebelumnya yang ketat dalam penyensoran.
Aung Kyi kepada Myanmar Times menyatakan, surat kabar milik negara Myanmar yang kini menjadi satu-satunya terbitan berita di negara itu juga akan mengalami perubahan. Selama ini, koran yang dicetak setiap hari itu akan melibatkan unsur swasta dalam beberapa bulan mendatang. "Ini keyakinan tulus saya bahwa surat kabar harian penting bagi negara demokratik," kata Aung Kyi.
Aung kyi menggantikan tokoh pegaris keras pada pekan lalu ketika diangkat sebagai bagian dari perombakan kabinet. Dia dinilai mengangkat pembaru dalam pemerintahan Myanmar. Mantan menteri tenaga kerja itu juga bertindak sebagai penghubung pemerintah sebelumnya dengan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi ketika ia masih di tahanan rumah.
Soal perubahan itu, dia menyatakan bahwa aturan pelaksanaan harus dibahas sebelum perubahan dibuat. Aturan itu ditujukan bagi ketentuan penerbitan untuk jurnal mingguan swasta. Ia menolak memberi tanggal pasti bagi penerbitan izin penerbitan harian untuk kelompok swasta.
"Saya tulus ingin mencapai hukum pers terpadu, yang memenuhi ukuran antarbangsa," katanya, menunjukkan bahwa undang-undang baru dapat ditunda untuk memberikan waktu berembug dengan wartawan dan ahli. Pada Agustus, Myanmar mengumumkan berakhirnya sensor pra-terbit, yang sebelumnya diterapkan pada segala hal dari surat kabar hingga syair lagu dan bahkan dongeng.