REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris mengingkari komitmen bersama Pemerintahan Mesir untuk membekukan aset milik mantan Presiden Hosni Mubarak beserta kroninya. Pemerintahan di Kairo bahkan menuduh negara mitranya tersebut sengaja menyembunyikan aset dan kekayaan rezim yang berasal dari perolehan yang tidak sah selama 32 tahun berkuasa.
''Pemerintahan Inggris merupakan salah satu negara terburuk dan pengingkar saat kami (Mesir) meminta pelacakan dan pembekuan (aset, pejabat rejim),'' kata Menteri Bidang Hukum Mesir, Mohamed Mahsoub, seperti disiarkan BBCNews, dan dikutip The Guardian, Senin (3/9).
Revolusi yang menggulingkan rezim Mubarak (Februari 2011), memaksa negara-negara yang bersekutu dengan Kairo membekukan aset milik Mubarak beserta kroninya yang berada di luar negeri. Namun, penyelidikan yang dilakukan BBC Arabic, bersama media Inggris The Guardian dan al-Hayat dari Arab Saudi selama setengah tahun, mengidentifikasi aset-aset milik penguasa itu beserta kroninya, terbukti tidak pernah dibekukan.
Pemerintah Mesir mengendus keberadaan aset tersebar di banyak negara, terutama yang berada di Inggris. Setidaknya dari penelusuran tim penyelidik, tidak kurang aset senilai 135 miliar dolar AS milik Mubarak, keluarga, dan 15 nama mantan pembantunya berada di Inggris. Kairo mendesak agar London konsisten, dan mengembalikan aset-aset tersebut ke rakyat Mesir. Mengingat negara tersebut belakangan menyetujui pinjaman senilai 4,7 miliar dolar AS dari lembaga moneter internasional (IMF) untuk stabilitas ekonomi.
Tim merilis perusahaan properti milik istri mantan Menteri Perumahan Rakyat, Naglaa al-Ghazaerly, masih melakukan transaksi keuangan. Begitupun perusahaan perbankan bernama Medinvest Associates Corporation yang bergerak di London milik putra Mubarak, Gamal Mubarak. Padahal tiga hari pascapenggulingan, menteri Luar Negeri Inggris, Willian Hague mengatakan kepada otoritas di Kairo akan membekukan aset-aset tersebut, dan mengembalikannya kepada pemerintahan di Mesir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika