REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia menyatakan keprihatinan atas nasib dan kondisi kaum musim Rohingya yang mengalami diskriminasi sistematis, terstruktur, massif yang berkepanjangan dari militer dan masyarakat tertentu di Myanmar.
"Perlakuan tersebut sangat bertentangan dengan nilai universal antara lain hak asasi manusia, perikemanusiaan dan peri keadilan, demokrasi dan nomokrasi," kata Ketua Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI) Slamet Effendy Yusuf, kepada pers di Jakarta, Senin (3/9).
Hal tersebut merupakan salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia 2012 yang diadakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. MUI mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala diskriminasi sekaligus mengembalikan harkat dan marabat kaum muslim Rohingya.
Selain itu, MUI juga memberikan apresiasi kepada Palang Merah Indonesia dibawah Muhammad Jusuf Kalla yang telah melakukan langkah konkrit dalam membantu penderitaan kaum muslim rohingya. MUI juga memberikan apresiasi kepada Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam.
MUI mendesak pemerintah dan parlemen Myanmar segera merevisi undang-undang kewarganegaraan yang mengadopsi hak warga Rohingya menjadi warga negara Myanmar dengan persyaratan mudah. Selain itu pemerintah Myanmar agar warga Rohingnya memperoleh hak-hak dan perlakuan yang sama dengan warga negara yang lainnya.
MUI juga mendesak agar merevisi UU lainnya agar kaum muslim Rohingya sebagai warga negara mempunyai hak politik, ekonomi, pembangunan dan hak sosial budaya yang sama dan sederajat dengan warga negara Myanmar lainnya yang telah mendapatkan hak tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
