REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT - Suriah, menyatakan utusan baru PBB-Liga Arab Lakhdar Brahimi hanya dapat membuat kemajuan jika negara asing berhenti membantu gerilyawan yang menentang Presiden Bashar al-Assad dan mengumumkan dukungan bagi rencana perdamaian dukungan PBB.
Brahimi, dilomat kawakan Aljazair, telah mengemban tanggung jawab dari mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan, yang merancang rencana enam-pasal buat Suriah, tapi gencatan senjata yang ia umumkan pada 12 April gagal dilaksanakan. Kerusuhan telah memburuk sejak itu.
"Kondisi keberhasilan buat Lakhdar Brahimi dalam misinya ialah negara tertentu --Qatar, Arab Saudi dan Turki-- mengumumkan komitmen mereka pada rencana enam-pasal tersebut dan sepenuhnya berhenti mengirim senjata (kepada pemberontak) dan menutup perbatasan bagi petempur serta menutup kamp pelatihan petempur," kata Menteri Penerangan Suriah Omran Zoabi pada satu taklimat di Damaskus, Senin (3/9).
"Bola tidak berada di lapangan Suriah, bola berada di lapangan Arab Saudi, Qatar, Turki, Eropa dan AS," kata Zoabi sebagaimana dilaporkan Reuters.
Damaskus secara lisan menerima rencana Annan pada April, tapi gagal menerapkan seruan utamanya bagi diakhirinya kerusuhan dan penarikan tentara Suriah serta senjata berat dari berbagai kota besar dan kecil.
Suriah telah lama menuduh Arab Saudi dan Qatar mendukung gerilyawan selama aksi perlawanan anti-Bashar selama 17 bulan dan menyatakan tetangganya, Turki, mengizinkan petempur berlatih di wilayahnya.
Brahimi memberitahu BBC dalam wawancara yang disiarkan pada Senin bahwa upaya diplomatik guna mengakhiri konflik itu "hampir tak mungkin".
Annan, pendahulunya, mengundurkan diri sebagai utusan PBB-Liga Arab buat Suriah pada Agustus, setelah menuduh "terjadi saling-tuding dan sebut nama" di Dewan Keamanan PBB karena menghambat upayanya. Lebih dari 20.000 orang telah tewas di Suriah sejak protes terhadap kekuasaan Bashar pertama kali meletus pada Maret 2011.
Zoabi juga membuduk Presiden Mesir Mohamed Moursi, yang baru terpilih dan pekan lalu mengatakan solidaritas bagi rakyat Suriah "terhadap rejim penindas yang telah kehilangan keabsahannya adalah kewajiban etis" dan kebutuhan strategis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
