REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Liga Arab menyelenggarakan pertemuan reguler ke-138 menteri luar negeri pada Rabu (5/9) di Markasnya di Ibu Kota Mesir, Kairo, dengan prioritas krisis Suriah.
Presiden Mesir Mohamed Moursi dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghadiri pertemuan tersebut.
Moursi menyampaikan pidato pada sidang pembukaan, dengan mendesak semua negara Arab agar bekerjasama guna menghentikan pertumpahan darah di Suriah.
"Kita mesti membantu rakyat Suriah menghindari perang saudara dan mencegah campur tangan militer asing," kata Moursi, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Kamis pagi. Ia juga mendesak semua pihak terkait agar mencari penyelesaian bagi krisis Suriah, dan menegaskan nasib rakyat Suriah berada di tangan negara Arab.
Moursi juga menekankan dukungan Mesir bagi upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB, dan menyeru semua pihak di Palestina agar bersatu.
Mengenai masalah lain Arab, Presiden yang baru dilantik di Mesir tersebut menyeru semua negara Arab agar mendukung rakyat Irak untuk membangun negara baru mereka dan membantu rakyat Sudan mempertahankan perdamaian di negeri mereka.
Ia juga mendesak Uni Emirat Arab agar meningkatkan dukungan keuangan buat Somalia, dan mengundang Kuwait agar bergabung dalam pertemuan tingkat tinggi mendatang Arab-Afrika. "Roda kerja sama Arab-Afrika mesti didorong di segala bidang," kata Moursi.
Menteri Luar Negeri Siprus Erato Marcoullis, yang negaranya memangku jabatan bergilir Kepresidenan Uni Eropa, menghadiri pertemuan itu dan menyampaikan pidato dengan pusat sorotan situasi Suriah dan masalah Palestina.
"Uni Eropa akan meningkatkan upayanya guna menyelesaikan krisis Suriah, dan memperhitungkan misi penyelesaian konflik Arab-Israel," kata wanita menteri tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Liga Arab Nabil al-Araby mengatakan, "Krisis Suriah mengancam keamanan seluruh wilayah tersebut."
Dewan Keamanan PBB mesti melakukan tindakan yang diperlukan guna mendesak semua pihak agar menghentikan kekerasan, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika