REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pembaca berita berjilbab pertama di stasiun televisi Mesir telah menarik simpati dan dukungan dari banyak pemirsa. Mereka mendukung diakhirinya peraturan tak tertulis di bawah presiden terdepak Hosni Mubarak yang melarang perempuan berjilbab melakukan pekerjaan itu. Meski demikian, sebagian kalangan mengkhawatirkan, aksi itu bakal memperluas aturan pembatasannya.
Fatma Nabil tampil di televisi pada Ahad malam (2/9) dengan mengenakan hiasan muka, jas hitam cantik, dan jilbab, seperti penutup kepala yang digunakan sebagian besar perempuan Mesir. Penampilan itu tapi tak pernah terlihat pada pembaca berita di TV resmi.
"Penampilan pembaca berita berjilbad di televisi Mesir untuk pertama kali adalah kemenangan bagi kebebasan dan tak menghapuskan (kebebasan) seperti yang dibayangkan sebagian orang. Apakah melarang perempuan berjilbab membawakan satu program adalah kebebasan?" kata Samih Toukan, di dalam pesan yang diposting di jejaring albawaba.
Meskipun sebagian perempuan yang menjadi pembawa acara tayang-bincang di media elektronik resmi telah mengenakan jilbab, pemerintah Mubarak tetap melarang perempuan berjilbab mengemban peran membacakan berita di televisi. Media elektronik itu dipandang sebagai 'wajah' bangsa Mesir.
"Ini adalah urusan kebebasan pribadi. Tak ada masalah," kata Khaled Atef, pegawai bank yang berbicara di salah satu ruas jalan di Kairo, seperti dilansir Reuters, kemarin. Menurutnya, hal tersebut tak perlu dianggap memiliki nuansa politik.
Setelah Muhammad Mursi menang dalam pemilihan presiden dan partai, Ikhwanul Muslimin, mendominasi pemungutan suara bagi anggota parlemen. Sebagian tokoh liberal dan minoritas telah menyuarakan kekhawatiran bahwa nilai agama dapat diberlakukan untuk membatasi kebebasan mereka.
Mursi menepis kekhawatiran semacam itu, dan mengatakan ia mewakil semua orang. Namun sebagian pengeritik mengatakan, peristiwa terbaru di stasiun televisi menandakan Ikhwanul Muslimin secara bertahap memperluas pengaruhnya di masyarakat. Terlebih lagi, Mursi telah dikecam, karena berusaha memberangus pers dengan memidanakan dua wartawan yang menghina presiden dan majelis tinggi parlemen yang didominasi Ikhwanul Muslimin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika