REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos, Kamis (6/9), menolak usul kelompok pemberontak sayap-kiri, FARC, untuk gencatan senjata bilateral selama pembicaraan Oktober dengan tujuan mengakhiri setengah abad perang. Seruan peletakan senjata selama pembicaraan berlangsung di Norwegia itu dikeluarkan sebelumnya oleh para pemimpin Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia dalam pernyataannya di Havana.
Usul tersebut dan penolakannya dapat menambah rumit proses itu sejak awal, saat Santos berkeras operasi militer Kolombia akan berlanjut di setiap langkah negara tersebut. "Saya telah meminta operasi militer ditingkatkan, takkan ada gencatan senjata dalam bentuk apa pun," kata Santos selama pidato di satu pangkalan militer di Tolemaida, dekat ibu kota Kolombia.
"Kami sama sekali takkan menghentikan apa pun sampai kami mencapai kesepakatan akhir," ia menambahkan sebagaimana dikutip Reuters yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. "Itu mesti sangat jelas."
Satu dasawarsa lalu, selama upaya terakhir untuk mengakhiri pemberontakan paling lama di Amerika Latin tersebut, pemberontak memanfaatkan daerah demiliterisasi seluas negara Swiss untuk memperkuat operasi militer mereka. Di sana, mereka mendirikan jaringan penyelundup narkotika bernilai jutaan dolar AS.
"Salah satu perbedaan dengan proses perdamaian pada masa lalu ialah kami takkan menyerahkan satu senti pun wilayah nasional atau menghentikan operasi, dan prinsip itu harus dipertahankan sampai akhir," kata Santos, soal pembicaraan yang dirancang 8 Oktober di Norwegia.
Dalam taklimatnya, FARC menunjuk dua perunding yang akan duduk dengan utusan pemerintah di Oslo dan belakangan di Kuba guna berusaha mengakhiri perang yang telah menewaskan puluhan ribu orang sejak perang tersebut meletus pada 1964. "Kami akan mengusulkan gencatan senjata segera, ketika kami duduk di meja," kata Komandan senior FARC Mauricio Jaramillo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
