REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Masalah Timur Tengah, khususnya krisis Suriah, diperkirakan akan menjadi agenda teratas Dewan Keamanan (DK) PBB pada September, kata Dubes Jerman untuk PBB, Peter Wittig, yang memegang rotasi ketua Dewan Keamanan, kemarin. Pertemuan itu dijadwalkan pada 26 September seiring dengan digelarnya sidang Majelis Umum PBB.

Kepala negara dan pemerintah, serta menteri-menteri luar negeri anggota DK PBB akan menghadiri pertemuan di sela-sela Debat Umum Majelis beranggotakan 193 negara, yang akan dimulai pada 25 September. Jerman, anggota dewan tidak tetap, mengambil alih ketua bergilir DK PBB dari Prancis, anggota tetap dewan keamanan, pada 1 September. "Prioritas negara saya, yang pertama tentu saja, adalah perubahan di dunia Arab," kata Wittig, seperti dilansir Xinhua.

Dia menambahkan, "Fokus pertemuan tingkat tinggi tentang Suriah akan membahas tentang peran yang muncul dari Liga Arab sebagai aktor regional yang signifikan dan kontributor untuk resolusi konflik."

DK PBB juga diperkirakan membahas isu-isu Afghanistan, konflik antara Sudan dan Sudan Selatan, dan bagaimana melindungi anak-anak dalam konflik, kata duta besar Jerman itu. Satu pertemuan dewan direncanakan pada 20 September untuk menghadapi tantangan proses transisi di Afghanistan, termasuk tantangan misi PBB yang dikenal sebagai UNAMA, kata Wittig.

DK PBB juga dijadwalkan membahas isu-isu di wilayah Sahel dan Mali atas kelompok yang berafiliasi pada teroris yang aktif di utara Mali saat ini, katanya. "Situasi di Mali adalah konflik yang muncul sangat penting," kata Wittig. "Ada keprihatinan dan kekhawatiran besar bahwa krisis di Mali akan menjalar ke negara-negara tetangga."

Wittig mengatakan, "Ini akan menjadi bulan sibuk, dengan agenda yang dipersingkat." Keketuaan bergilir DK PBB setiap bulan di antara para anggotanya ditetapkan berdasarkan urutan abjad Inggris nama mereka. Presiden masing-masing memegang jabatan selama satu bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika