REPUBLIKA.CO.ID, Sejumlah media massa regional baru-baru ini melaporkan bahwa Turki memegang kendali setidaknya dua brigade oposisi bersenjata Suriah melalui para perwiranya. Debkafile misalnya, menyebutkan bahwa poros Arab-Barat di Timur Tengah meminta Turki meningkatkan dukungannya terhadap brigade oposisi bersenjata Suriah. Dilaporkan, pangkalan kedua brigade itu berada di wilayah Gaziantep, tenggara Turki.
Para analis politik menilai sikap Turki ini akan menyulut perang baru. Dampaknya tidak hanya bagi Suriah, tapi akan meluas hingga melahap seluruh kawasan. Tampaknya aksi "main api" seperti ini bukan yang pertama kali dilakukan Ankara. Sebelumnya, Turki juga berupaya menciptakan sebuah zona khusus di perbatasan dengan Suriah. Wilayah itu dijadikan sebagai tempat untuk penampungan oposisi bersenjata Suriah. Tidak hanya itu, wilayah tersebut dijadikan tempat pelatihan bagi pasukan oposisi Suriah untuk menggulingkan rezim Assad.
Tentu saja manuver Ankara ini memicu kecaman keras dari publik internasional, terutama internal Turki sendiri. Numan Kurtulmus misalnya, menilai aksi tersebut akan menyeret Turki dalam perang dengan Suriah, bahkan lebih besar lagi meletus perang regional. Tokoh Partai Kebajikan Turki ini menilai sepak terjang Ankara ini akan berdampak buruk bagi masa depan negara itu.
Kurtulmus memandang Ankara seharusnya tidak mendengarkan dikte Washington yang melimpahkan perannya kepada Turki. Saat ini AS sedang menghadapi masalah finansial akibat perang di Irak dan Afghanistan serta krisis ekonomi dalam negerinya sendiri.
Kecaman senada datang dari partai Islam Turki. Partai Kebahagiaan mengingatkan Ankara bahwa imperialis berupaya menyulut perang di kawasan Timur Tengah. Pemimpinnya, Motafa Kamalak memandang sikap pemerintah Ankara yang mengamini manuver haus perang Barat justru bertentangan dengan pandangan mayoritas rakyat Turki sendiri.
Sejatinya, rakyat Turki menentang kebijakan AS di kawasan dan juga gerakan anti-Suriah yang gencar dilancarkan rezim Ankara bersama sejumlah negara Arab dan Barat. Pada satu September lalu, rakyat Turki menggelar unjuk rasa "Hari Perdamaian Dunia" untuk menentang intervensi AS di Timur Tengah. Para demonstran juga menentang dukungan Ankara terhadap skenario Barat-Arab yang berambisi menjatuhkan rezim Assad.
Sebelumnya, rakyat Turki juga berunjuk rasa menentang penempatan sistem perisai rudal NATO yang ditempatkan di negara itu. Mereka menilainya sebagai ancaman bagi Turki sendiri dan negara-negara tetangganya. Lebih dari itu rakyat Turki menilai kehadiran NATO sendiri sebagai penyulut perang di dunia sebagaimana terjadi di Afghanistan dan negara lainnya. Tapi Ankara tidak pernah mendengarkan suara protes itu. Penguasa Turki lebih asyik mengamini kepentingan Barat dari pada suara hati rakyatnya sendiri. Tampaknya, inilah wujud demokrasi yang dipahami Partai keadilan dan Pembangunan (AKP) sebagai penguasa Turki. Mungkin model demokrasi itu pula yang dijadikan alasan untuk mendukung oposisi bersenjata Suriah dalam menggulingkan Assad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
