REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Palestina meminta Israel mengubah Protokol Paris, kesepakatan yang mengatur hubungan ekonomi kedua belah pihak yang dibuat tahun 1994 silam. Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad mengatakan masalah-masalah dalam negeri Palestina saat ini berada di luar kendalinya.

Otoritas Palestina sekarang bergulat dengan minimnya anggaran. Pasalnya, Amerika Serikat dan negara-negara Arab yang selama ini menopang mereka tak kunjung memberikan bantuan yang dijanjikan. Para pejabat di Departemen Keuangan mengatakan negara-negara donor berutang sebesar 1,2 miliar dolar AS, lebih dari seperempat dari dari anggaran tahunan Palestina.

Hal itulah yang mengakibatkan Otoritas Palestina gagal membayarkan gaji secara penuh dalam bulan-bulan terakhir ini. "Tidak ada solusi ajaib," kata juru bicara Fayyad, Nour Oudeh.

Kesulitan ekonomi yang melanda Palestina diperparah fenomena kenaikan harga bahan bakar dan harga pangan. Seperti dilansir AP, demonstrasi tersebut adalah yang terbesar sepanjang 18 tahun usia Otoritas Palestina (PA). Presiden Palestina, Mahmud Abbas telah menyatakan simpatinya terhadap pengunjuk rasa, namun ia mengatakan tidak akan mentolerir seandainya terjadi kekerasan. (baca: Demonstran Lumpuhkan Tepi Barat).

Sejumlah kota di Palestina dikepung demonstrasi. Para pengunjuk rasa membuat Tepi Barat lumpuh, sejumlah kota di Palestina dilanda bentrokan menyusul memburuknya perekonomian Palestina. (baca: 'Tak Ada yang Bisa Hidup di Palestina, Kecuali Pejabat').

Ikuti Whatsapp Channel Republika