Selasa 18 Sep 2012 09:32 WIB

Meningkat, Kehadiran Gerilyawan Asing Lebih Radikal di Suriah

 Seorang Tentara Pembebasan Suriah menembaki posisi tentara pemerintah Suriah di sebuah jalan di distrik Amariya Aleppo, Suriah, Senin (10/9).    (Manu Brabo/AP)
Seorang Tentara Pembebasan Suriah menembaki posisi tentara pemerintah Suriah di sebuah jalan di distrik Amariya Aleppo, Suriah, Senin (10/9). (Manu Brabo/AP)

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA-- Komisi Independen Penyelidikan Internasional PBB (CoI) terhadap Suriah, Senin (17/9), mengonfirmasi "peningkatan kehadiran anasir asing, termasuk gerilyawan" di negara Arab tersebut.

Paulo Pinheiro, Ketua CoI, mengatakan pada Sidang Ke-21 Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC) sebagian gerilyawan garis keras asing bergabung dengan kekuatan anti-pemerintah. Sementara yang lain mendirikan kelompok mereka sendiri dan beroperasi secara terpisah.

"Anasir semacam itu cenderung mendorong petempur anti-pemerintah ke arah lebih radikal," katanya. Pinheiro memberitahu wartawan di dalam satu pernyataan, Senin sore, para penyelidik sekarang memiliki lebih banyak bukti guna mengkonfirmasi kehadiran kelompok asing radikal.

Ia menyatakan kehadiran tersebut adalah salah satu ansur paling menakutkan dan mengkhawatirkan dalam perang ini. Pasalnya, "sebagian dari mereka memiliki agenda mereka sendiri" dan mereka akan memanfaatkan konflik itu.

"Kami memutuskan untuk meminta perhatian dari Dewan Hak Asasi Manusia atas bahaya tersebut," katanya. Pinheiro menyampaikan perubahan mengenai laporan HRC setelah komisi tersebut mengeluarkan laporan paling akhirnya pada 15 Agustus.

Komisi itu mengkonfirmasi kesimpulan laporannya bahwa pasukan pemerintah Suriah dan kelompok anti-pemerintah, keduanya, bertanggung-jawab atas kejahatan perang.

Pasukan pemerintah dan anggota Shabbiha juga bertanggung-jawab atas pembunuhan di Houla pada 25 Mei, kata komisi tersebut.

Pinheiro mengatakan kejahatan perang, termasuk pembunuhan, penghukuman mati tanpa proses pengadilan dan penyiksaan, juga dilakukan oleh kelompok bersenjata anti-pemerintah.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement