REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, Sabtu (29/9), mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menangani isu Rohingya di Myanmar secara hati-hati. Menurutnya, penanganan tersebut dapat mempengaruhi proses reformasi yang berlangsung di negeri tersebut.
Ban membahas masalah tersebut dalam dua pertemuan terpisah dengan Sekretaris Jenderal OKI, Ekmeleddin Ihsanoglu dan Presiden Myanmar Thein Sein di sela sidang Majelis Umum PBB. Ban juga memperingatkan bahwa kerusuhan Muslim-Buddha diRakhine bisa memukul reformasi Myanmar dan meluap hingga keluar perbatasan.
Dalam pertemuan itu, Ban dan Thein Sein membahas wabah kekerasan di NegaraBagian Rakhine baru-baru ini. Keduanya juga membicarakan perspektif langsungdan jangka panjang untuk mempromosikan harmoni antar-komunal, serta mengatasi penyebab ketegangan dan melakukan upaya pengembangan di sana.
Juru bicara PBB, Martin Nesirky, mengatakan Thein Sein berjanji kepada Ban akan mengatasi dampak kerusuhan. "Presiden menegaskan, negara (Myanmar) akan mengatasi konsekuensi jangka panjang dari pertanyaan ini," kata Nesirky, seperti dilansir Reuters.
Sedangkan selama pertemuannya dengan Ihsanoglu, Ban menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menangani situasi di Rakhine. Para pemimpin Muslim telah mengeluarkan seruan di Majelis Umum PBB untuk tindakan atas kerusuhan mematikan di Myanmar.
Satu Komite OKI yang dibentuk untuk menangani masalah Rohingya bertemu untuk pertama kalinya di New York pekan ini. Komite tersebut meminta pemerintah Myanmar untuk memberikan status warga negara kepada etnis Rohingya. Ihsanoglu mengatakan, dirinya akan mengunjungi Myanmar ketika pemerintah telah siap memperbaiki masalah mendasar hak kaum muslimin Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika