REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Menteri Luar Negeri Ali Akbar Salehi, Selasa, menyebut Teheran sebagai "sekutu kuat rakyat Suriah" dan memperingatkan negara-negara luar agar tidak campur tangan dalam konflik di negara itu.
Tetapi dalam satu wawancara dengan stasiun televisi Australia, Salehi juga mengatakan Pemerintah Suriah harus mengakui oposisi yang melakukan pemberontakan 18 bulan dalam menetang pemerintah Presiden Bashar al-Assad.
"Apabila pihak luar melakukan campur tangan, dan urusan-urusan dalam negeri Suriah, dan apabila negara-negara luar mendikte rakyat Suriah bahwa Presiden anda harus mundur, dan ini bisa terjadi', ini bukan cara yang baik untuk dilakukan," katanya dalam program 'Dateline' televisi itu, Selasa (2/10).
"Apa yang kami katakan adalah kedua pihak harus menghormati pihak lain. Dalam kata-kata lain, pemerintah harus menghormati oposisi, dan oposisi harus menghormati pemerintah."
Amerika Serikat menuduh Iran mempersenjatai pasukan pemerintah Suriah dalam tindak keras terhadap para lawannya tetapi Salehi menegaskan Republik Islamnya sedang mengusahakan perdamaian.
"Yang dapat kami lakukan adalah membantu ini, memfasilitasi perundingan antara pemerintah dan oposisi, agar mereka menemukan jalan ke luar dari krisis ini," ia menambahkan, ketika menghadiri Sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini.
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad pekan lalu mengatakan Teheran sedang berusaha membentuk satu kelompok kontak mengenai konflik di Suriah itu.
Ia menolak mengatakan negara-negara yang telah didekati oleh Iran untuk bergabung dalam kelompok itu, dan mengatakan ia mengharapkan Kementerian Luar Negeri Iran akan mengeluarkan pengumuman dalam beberapa hari ke depan.
Teheran masuk dalam apa yang disebut "kelompok kontak" lain yang melibatkan Iran, Mesir, Arab Saudi dan Turki dan menyeru pengiriman para pemantau ke Suriah dalam usaha menghentikan aksi kekerasan di negara itu.
Setidaknya 30 ribu orang termasuk lebih dari 2 ribu anak-anak, tewas dalam konflik yang meletus sejak Maret 2011, kata data yang dipasok oleh kelompok hak asasi manusia Observatorium Hak Asasi Manusia Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika