REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Kabinet Irak pada Selasa mengusulkan penghapusan perjanjian mengizinkan pasukan asing di negara mereka. Usulan ini menurut pejabat tinggi setempat bertujuan mengakhiri kehadiran militer Turki di daerah utara.
Perjanjian yang dipermasalahkan itu "adalah salah satu yang ditanda tangani Saddam Hussein tahun 1995 yang mengizinkan pasukan Turki berada di daerah-daerah utara Irak untuk mengejar pemberontak Partai Pekerja Kurdistan (PKK)," kata pejabat yang namanya tidak bersedia disebutkan itu. Pernyataanya mengacu pada kelompok pemberontak Kurdi yang memiliki pangkalan-pangkalan di Irak utara.
Perdana Menteri Kurdistan Nechirvan Barzani sebelumnya mengatakan satu perjanjian telah diberlakukan sejak tahun 1997 untuk mengizinkan Turki memiliki panggkalan militer di dalam daerah Kurdi. Turki mempertahankan beberapa pangkalan militer di daerah otonomi Kurdistan di Irak utara sejak tahun 1990-an.
Hubungan antara Irak dan Turki tegang akibat sengketa-sengketa tahun ini termasuk penolakan Ankara mengekstradisi Wakil Presiden Irak Tareq al-Hashemi, yang dihukum mati tanpa kehadirannya oleh satu pengadilan Irak.
Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki bulan lalu menolak satu undangan mengunjungi Turki. Keputusan itu menurut juru bicaranya dibuat karena "rencananya padat dan ia sibuk."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
