REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberian bantuan yang tidak merata terhadap pengungsi Rohingya dinilai mampu memicu konflik. Hal ini terjadi karena ketidaknetralan pihak pemerintah dan Myanmar Red Cross dalam memberikan bantuan kedua belah pihak.

Tim Medical Emergency Rescue Comitte (MER-C) menemukan beberapa hal yang berpotensi memicu konflik di dalam memberikan bantuan. Menurut salah satu relawan, Zakya Yahya, ketidaknetralan ini terjadi karena seluruh aparat dan Myanmar Red Cross beragama Budha sehingga mereka takut bila masuk ke kamp pengungsian Rohingya.

Akibatnya pengungsi Rohingya lebih terabaikan terutama dalam pelayanan kesehatan. "Ketika kami tiba di kamp Rohingya tampak beberapa pasien tergeletak sakit tanpa perawatan," ujarnya saat ditemui di Sekretariat MER-C, Senen, Jakarta, Selasa (9/10). Menurutnya, asas netralitas sangat diperlukan terutama dalam kegiatan kemanusiaan.

Selain itu, MER-C menilai koordinasi antara pemerintah pusat Myannmar dengan Pemerintah Daerah Rakhine State. Hal ini, kata Zakya, terbukti walaupun Pemerintah Myanmar menginstruksikkan harus membantu kedua belah pihak, namun tetap saja pemerintah daerah tidak melaksanakannya. "Di lapangan tim kami sempat tidak diizinkan ke kamp Rohingya," ucapnya.

Awalnya Tim MER-C tidak diperbolehkan mengunjungi Rohingya Camp karena alasan keamanan.  Namun setelah melobi dan mendesak pemerintah dan militer Myanmar bahwa MER-C harus menyampaikan amanah donasi dari rakyat Indonesia.

Kamp pengungsian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kamp pengungsian Muslim (Rohingya Camp) dan kamp pengungsian Budha (Rakhine .

Tim MER-C sendiri mengunjungi empat lokasi pengungsian, yaitu Danyawaddy Football Camp, Min Ban Camp, Danyawaddy North Camp dan Chaung Camp (Rohingya Camp). Jumlah pengungsi warga Rakhine sekitar 8 ribu orang, sementara pengungsi Rohingya mencapai sekitar 18 ribu orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika