REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintahan Inggris memberikan peluang kemerdekaan bagi Skotlandia. Perdana Menteri Inggris, David Cameron, dan Pemimpin Nasionalis (SNP), Alex Salmond, merencanakan menandatangani perjanjian referendum, Senin (15/10). Penandatangan perjanjian referendum adalah taruhan besar bagi pemerintahan Inggris.
Laman Wales Online mengatakan, David Cameron akan mengingkari janjinya untuk mempertahankan kesatuan bagi Inggris. Cameron berkata ingin memberikan argumen yang positif terkait rencana tersebut, dan memberikan jawaban baru atas perdebatan yang selama ini menjadi pertanyaan.
Kata dia, ini adalah langkah menjawab segala perdebatan. "Hal itu penting. Perjanjian ini memberikan referendum rakyat," kata dia.
Kesepakatan melepaskan provinsi otonom itu adalah jalan menentukan pemerintahan mandiri bagi Skotlandia, setelah tiga ratus tahun dalam penguasaan Kerajaan Britania Raya. Wakil Pemerintahan Inggris, Michael Moore, mengatakan perjanjian kali ini adalah tepat dan sesuai.
"(Hal ini) Keputusan politik yang paling penting dalam 200 tahun (hubungan kedua wilayah)," terang Moore seperti dilansir the Wall Street Journal, Ahad (14/10). Menurut dia perjanjian akan memberikan peluang terbentuknya pemerintahan yang adil dan sah.
Sebelumnya Pemerintahan di London telah memberikan kekuasaan terbatas bagi Skotlandia untuk membentuk parlemen di Edinburg pada 1997. Parlemen dimaksudkan menyiapkan syarat hukum kemerdekaan. Mayoritas parlemen menempatkan partai nasional pimpinan Salmond sebagai anggota.
Jika perjanjian tersebut berhasil, London akan memberikan waktu selama setahun bagi Edinburg, untuk memberikan kepastian politis terkait rencana referendum. Pemerintah akan memberikan pengawasan referendum kepada Komisi Pemilihan di Inggris.
Dalam perjanjian tersebut, Inggris memberikan tenggat waktu untuk persiapan Skotlandia menentukan pilihan pada tahun mendatang. Pilihannya adalah menyetujui berpisah dari pemerintahan pusat atau memutuskan merdeka dari Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika