REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA--Garis batas yang jelas antara politik dan agama di Singapura harus dipastikan tetap terpelihara, atau harmoni masyarakat di negara berisiko pecah. Pernyataan itu ditegaskan Deputi Perdana Menteri Teo Chee Hean, Senin (15/10) seperti dilaporkan oleh Straits Times.

Ketika setiap individu bebas untuk mengembangkan hak politiknya, maka ia berpendapat, organisasi keagamaan tidak bisa melintas ke ranah politik, demikian sebaliknya.

Pendapat itu disampaikan Chee Hean sebagai tanggapan atas pertanyaan Parlemen dari Anggota yang dinominasikan, Laurance Lien dan Eugene Tan. Mereka berdua mempertanyakan sikap pemerintah yang terus memelihara jarak antara agama dan politik.

DPM Hean menyatakan bahwa negara yang menerapkan sistem itu tak hanya Singapura. Ia juga menggarisbawahi banyak contoh negara di mana perbedaan agama telah menyebabkan konflik dan perbedaan masyarakat secara mendalam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika